Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto:  TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto: TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta melanggar kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono menyatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengklaim, dalam pertemuan Arsjad dan Anin pada 27 September lalu, mereka telah menyepakati untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut, Dhaniswara menyatakan, Munas ini merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Ia juga mengklaim, Arsjad dan Anindya telah menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai demi menjaga marwah induk organisasi pengusaha itu.

“Saat ini kami tengah mematangkan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra mengimbau agar seluruh pihak tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia. Ia juga menyatakan, setiap langkah yang diambil organisasi seharusnya selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Ini demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” tulis Eka dikutip dari rilis yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid juga menyatakan hal yang serupa. Ia akan berpegang pada kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Anin pada pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jum’at, 27 September 2024 lalu.

"Sebelum Munas itu terjadi belum ada perubahan, belum ada pergantian (kepemimpinan),” ujarnya pada awak media, Jumat, 4 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia usai Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam. 

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

1 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Kubu Arsjad Rasjid Gelar Rapat Konsolidasi Anggota Luar Biasa untuk Munas Kadin

1 jam lalu

Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto:  TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Kubu Arsjad Rasjid Gelar Rapat Konsolidasi Anggota Luar Biasa untuk Munas Kadin

Kubu Arsjad Rasjid menyatakan telah menggelar rapat konsolidasi dengan 238 anggota luar biasa pada Senin, 7 Oktober 2024.


Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

2 jam lalu

Sukiman (tengah) bersama Hashim Djojohadikusumo (kanan), adik presiden terpilih Prabowo Subianto masa kampanye Pilpres 2024
Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

Hashim Djojohadikusumo mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Klaim justru seharusnya turun.


Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

4 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Auditorium BKKBN, Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 25 April 2024. Wapres mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait bahwa target prevalensi stunting sebesar 14 persen yang ada pada RPJMN 2020-2024 akan segera dievaluasi dan memberikan instruksi agar sejumlah program yang berjalan selama ini turut dievaluasi karena capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

BKKBN bersiap ketika pemerintahan Prabowo membentuk Kementerian Kependudukan. Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Dalam Negeri.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

11 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

13 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

Puan Maharani memberi sinyal pertemuan Megawati Soekarnputri dan Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober ini.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

13 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.


Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

13 jam lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

Besarnya peran swasta membuat biaya pendidikan melambung tinggi.


Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

Presiden Jokowi disebut-sebut menyorongkan sejumlah nama sebagai menteri untuk mengisi kabinet Prabowo. Mulai Bahlil hingga Pratikno.


Kontroversi Raffi Ahmad: dari Gelar Doktor HC Tak Diakui Pemerintah sampai Didapuk Jadi Waketum Kadin

15 jam lalu

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad (kedua kanan) masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia pariode 2024-2029 di Jakarta, Senin (7/10/2024). ANTARA/Harianto
Kontroversi Raffi Ahmad: dari Gelar Doktor HC Tak Diakui Pemerintah sampai Didapuk Jadi Waketum Kadin

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad, 37 tahun, didapuk sebagai salah Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif