TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.
“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.
Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.
Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.
Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.
Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.
Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.
Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.
Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.
“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.
Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan
