Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Bagus Pribadi
Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Bagus Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus mendorong munculnya sumber daya manusia (SDM) dalam sektor ekonomi syariah. Dia menyebut langkah ini ditempuh dengan mengalokasikan dana abadi pendidikan dan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

“Termasuk memberikan beasiswa afirmasi bagi santri untuk meneruskan sampai tingkat Phd (doktor),” kata Sri Mulyani saat memberikan pidato dalam rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti yang Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI. 

Sri Mulyani yang juga Sekretaris KNEKS itu mengatakan langkah ini agar banyak muncul pakar syariah yang bersaing di tingkat global. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan dan perkembangan program studi ekonomi syariah di tanah air. 

Sementara itu, Sri Mulyani juga menyinggung arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham ketiga terbesar di Islamic Development Bank. Dia menyebut Indonesia telah naik peringkat tiga dari sebelumnya parkir di posisi 12. 

“Kami sudah menunaikan amanat tersebut Bapak. Kita sekarang sudah melompat,” kata Sri Mulyani. 

Soal Islamic Development Bank, Sri Mulyani mengatakan para mahasiswa yang mendapat beasiswa ini juga diharapkan mampu menduduki posisi strategis di lembaga itu. “Tidak hanya di level staf, tapi di manajemen atau top manajemen. Kami terus berusaha untuk membangun itu,” kata dia. 

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, LPDP diberikan mandat untuk  mengelola dana abadi lain selain Dana Abadi Pendidikan/DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren) yakni Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Program-program pemanfaatan dana abadi tersebut dilakukan oleh LPDP berkolaborasi dengan Kemdikbudristek, Kemenag, dan BRIN.

Akumulasi dana abadi yang mulanya hanya sebesar Rp 1 triliun pada 2010, LPDP telah merealisasikan dana senilai Rp 139,11 triliun per akhir 2023. Diproyeksikan hingga akhir 2024, akumulasi dana abadi akan mencapai Rp 164 triliun.

Adapun berdasarkan APBN 2024, Dana Abadi di Bidang Pendidikan 2024 dialokasikan sebesar Rp 25 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp 15 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp 4 triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp 2 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 4 triliun.

Realisasi KUR Syariah Capai Rp 16 Triliun pada September 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp 16,7 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp 4,31 triliun. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sekretariat terus mendorong ekonomi syariah. Salah satunya perluasan akses pembiayaan untuk UMKM,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti yang Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI. 

Sri Mulyani yang juga Sekretaris KNEKS ini mengatakan pembangunan nasional mesti ditujukan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dia menyebut APBN berperan penting dalam pembangunan di sektor ekonomi syariah ini. 

“Perlu menjaga momentum perbaikan ini,” kata dia. 

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam lima tahun terakhir perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional menunjukkan hasil positif. Dia menyebut kondisi ini akan mengukuhkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

“Jadi kita bersama saja. Ada (ekonomi) konvensional, ada juga yang syariah. Dual economy system,” kata Ma’ruf.  

Ma’ruf mengatakan hasil itu merupakan buah dari kerja sama dari anggota KNEKS yang terdiri dari berbagai kementerian dan organisasi pelaku usaha. Dia berharap ekonomi syariah ke depan terus memperbesar kontribusi dalam pembangunan Indonesia. 

“Ke depan ekonomi syariah harus memperbesar kontribusinya dalam ekonomi nasional,” kata dia. 

Salah satu upayanya adalah membuka peluang investasi yang berkembang di daerah. Ma’ruf mengatakan potensi ekonomi syariah di daerah ini harus dimanfaatkan.

“Investasi baru yang berkembang di daerah harus bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah,” kata dia. 

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi KUR Syariah mencapai Rp 16,7 triliun pada September 2024.


Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

2 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.


Polemik Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Sufmi Dasco Janjikan Dikaji Lagi

9 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan penambahan jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Polemik Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Sufmi Dasco Janjikan Dikaji Lagi

Menanggapi sorotan publik, Sufmi Dasco menyatakan bahwa tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR akan dibahas dalam rapat mendatang.


Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

11 jam lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Begini respons pakar hukum Universitas Udayana (Unud).


Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim

1 hari lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim

Juru Bicara Mahkamah Agung Suharto menyebut Menkeu Sri Mulyani sudah menandatangani rencana kenaikan gaji pokok hakim.


Soal Deflasi 5 Bulan, Ini Bedanya Pendapat Sri Mulyani dengan Pengusaha dan Pengamat

1 hari lalu

Seorang pedagang menunggu pembeli di Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dua Dreamland, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 30 Agustus 2022. Sepinya pedagang di pasar tersebut salah satunya diakibatkan kurangnya pendapatan dikarenakan para pembeli lebih memilih dagangan yang dijual pada lapak pasar liar yang dibuka pedagang di pinggir jalan umum dan lebih dekat dengan permukiman warga. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Soal Deflasi 5 Bulan, Ini Bedanya Pendapat Sri Mulyani dengan Pengusaha dan Pengamat

Kalangan pengusaha khawatir deflasi ini menyebabkan menurunnya daya beli, sementara pemerintah tidak melihatnya berkaitan dengan daya beli.


Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.


Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Tony Hartawan
Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kasus Pemda manipulasi data BPS.