TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekenomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar. Walau masih ada dilema atau noda dalam beberapa sektor perekonomian.
“Indikasi awal bahwa apakah ekonomi sedang morat-marit di level bawah, sejatinya tidak seburuk itu, paling nggak sekarang ada indikasi perbaikan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS pada Senin, 30 September 2024 di Kantor LPS, Jakarta.
Ia mencontohkan dengan adanya peningkatan tabungan untuk kategori tabungan di bawah Rp2 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen pada Agustus 2024. Angka ini ia sebut naik bila dibandingkan bulan Juli yang tumbuh 4,52 persen dan bulan Agustus tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 4,51 persen.
Ia juga menambahkan untuk tabungan dengan saldo antara Rp1 juta sampai dengan Rp100 juta, tercatat adanya pertumbuhan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka ini menurut dia menunjukkan adanya perbaikan. Meskipun untuk tabungan dengan saldo di bawah Rp1 juta, pertumbuhannya tercatat di bawah satu persen atau hanya nol koma.
“Ada perbaikan sedikit-sedikit, artinya kita ga usah terlalu panik bahwa ekonomi atau masyarakat betul-betul susah,” ucap Purbaya.
Kemudian terkait dengan tren Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, ia beranggapan hal itu tidak serta merta mencerminkan situasi ekonomi yang buruk secara keseluruhan. Menurutnya, perlu dilihat juga jumlah perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja baru.
“Angka PHK di beberapa perusahaan kan jatuh, tapi anda harus lihat dengan perusahaan yang meng-hire, berapa yang meng-hire,” ujarnya.
Sebelumnya disebutkan indeks tabungan atau saving turun masyarakat kelas bawah mengalami penurunan, walaupun pengeluarannya masih cukup baik dan relatif meningkat. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, angka pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.
Andika Dwi dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Terpopuler: Adaro Energy Buka Lowongan Kerja untuk 5 Posisi, KPPU Ungkap Penyebab Tingginya Harga Tiket Pesawat