TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024.
Bekas Pemimpin Partai Golkar itu mengatakan rencana tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “PMK (peraturan menteri keuangannya)-nya sedang disiapkan Menkeu,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 27 Juli 2024.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tujuan kebijakan ini adalah mendorong daya beli. Selain itu pemerintah juga menambah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari mulanya 166 ribu unit rumah menjadi 200 hingga akhir tahun.
“PPN DTP ini sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ke ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP, dan memperpanjang lagi PPN DTP properti,” ujarnya.
Pengamat perumahan dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan dari datanya PPN DTP saat ini tidak terlalu signifikan dampaknya bagi daya beli. “Bagi pengembang relatif tidak berpengaruh pada profit namun penjualan bisa diharapkan meningkat dan konsumen akan terbantu,” ujarnya lewat pesan singkat, 27 Agustus 2024.
Ali mengatakan saat ini sektor properti dan perumahan memang sedang sulit, karena daya beli masyarakat yang memang sedang menurun selain itu, menurut dia saat ini perbankan juga makin ketat dalam pemberian kredit perumahan rakyat atau KPR
Adapun dukungan insentif PPN DTP untuk sektor properti mulai bergulir sejak Maret sampai Desember 2021. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2024, PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Pada semester 2 2024, PPN disebut ditanggung sebesar 50 persen, namun saat ini dikembalikan menjadi 100 persen.
Ada dua syarat untuk dapat insentif ini yakni bagi rumah dengan harga di bawah Rp 5 miliar, dan rumah tapak atau rumah susun baru siap huni.
Pilihan Editor: Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik
