TEMPOCO, Yogyakarta - Mantan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang belakangan gencar bagi-bagi izin tambang ke organisasi masyarakat atau Ormas.
Hal itu disampaikan Ganjar yang juga Ketua Umum Keluarga Gadjah Mada (Kagama) secara daring di sela peluncuran buku Menuju Indonesia Emas kerjasama Lembaga Sustainitiate dengan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM di UGM Yogyakarta, Senin 19 Agustus 2024.
Ganjar mulanya menyoroti ihwal isu energi alternatif dan energi terbarukan yang kian jadi perhatian dunia di tengah menipisnya sumber daya alam sebagai sumber energi tak terbarukan.
"Saat ini dunia sedang menghadapi transisi energi, yang menjadi persoalan bagaimana transisi energi itu akan dilakukan dan sumber daya apa yang kita miliki untuk melakukan itu demi mewujudkan kemandirian bidang energi," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun melihat sejumlah upaya sudah mulai dilakukan berbagai pihak. Misalnya dalam sektor transportasi yang mengarah ke kendaraan listrik.
Untuk mendukung keberadaan kendaraan listrik ini, Ganjar menuturkan kebutuhan baterai menjadi sorotan karena Indonesia masih belum bisa menyediakannya secara massal.
"Padahal kita punya potensi nikel, yang menarik sekarang karena banyak yang mencoba menambang, distribusinya makin lengkap dan banyak yang mendapatkan alokasi (hak untuk menambang) itu," kata dia.
"Sekarang kita jadi punya PR (pekerjaan rumah) bagaimana agar tata kelola pertambagan itu bisa berjalan baik dan bermanfaat," imbuh Ganjar.
Ganjar meyakini, jika tata kelola tambang seperti nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik itu bisa berjalan dengan baik, seharusnya mimpi Indonesia mandiri energi di sektor transportasi ini tak perlu menunggu lama lagi.
"Pengelolaan tambang itu di satu titik, jika dilakukan secara benar oleh negara, hanya satu material nikel saja kekayaan negara kita tinggi sekali," kata Ganjar.
"Itu baru nikel saja, kalau dalam kandungan bumi itu ada material lain yang juga dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara, Indonesia menjadi lebih kaya lagi," imbuh Ganjar.
Untuk dapat mengelola sumber sumber tambang itu secara benar dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, ujar Ganjar, butuh komitmen dari tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pemerintahan yang baik ini yang punya integritas dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), jangan kalau ada kritik kemudian yang mengkritik dipecat," kata Ganjar.
Ganjar menuturkan dari sektor pertambagan yang izinnya semakin meluas ini saja, betapa krusialnya peran intelektual, ahli, dan juga kampus untuk bisa terlibat di dalamnya.
"Gerakan sosial, kritik, peran intelektual dalam mengawal (pengelolaan dan pemanfaatan tambang) ini ke depan mungkin akan sangat berat, terutama mereka intelektual yang berada di kampus pemerintah," ujarnya.
"Untuk melaksanakan (pengawalan pada kebijakan pemerintahan) ini ke depan tentu akan ada banyak tekanan," kata Ganjar.
Direktur Sustainitiate Nazir Foead menuturkan mimpi Indonesia Emas bisa tercapai dengan kemandirian di berbagai sektor penting penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, kemandirian itu akan lahir ketika Indonesia bisa menangani persoalan persoalan fundamental tanpa harus bergantung kepada negara lain.
"Untuk mencapai kemandirian itu kampus seperti UGM berperan menghasilkan riset riset yang berkaca pada kebutuhan khlayak agar dapat diwujudkan pemerintah bersama industri industri terkait," kata dia.
Pilihan Editor: Usai Dilantik Jokowi, Bahlil: NU sudah Rampung, Konsesi Tambang Muhammadiyah masih Dicari
