Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil Menteri ESDM, Greenpeace: Rawan Konflik Kepentingan dan Permainan Izin Tambang

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sambutan dalam acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju.  TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sambutan dalam acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengocok ulang atau reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. Satu di antaranya Bahlil Lahadalia ditunjuk menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Posisi baru Bahlil menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat sipil.

"Naiknya Bahlil menjadi menteri ESDM akan berdampak serius pada pengelolaan energi dan mineral, lebih luasnya bagi sumber daya alam di Indonesia," kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas, saat dihubungi pada Senin, 19 Agustus 2024.

Rio mengatakan, latar belakang Bhalil—sebelumnya Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal—dari pengusaha yang sangat getol membagi-bagi konsesi tambang. Terakhir ia termasuk orang yang mendekati organisasi keagamaan atau ormas untuk memberikan izin usaha pertambangan atau IUP.

Posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM hasil reshuffle kabinet Jokowi, kata Rio, akan cenderung melihat sumberdaya alam untuk dieksploitasi tanpa berpikir soal keberlanjutan transisi energi dan lingkungan hidup. Dia mengatakan, dengan posisi baru Bahlil ini akan terjadi konflik kepentingan. 

"Konflik kepentingan juga akan terjadi. Bhalil memiliki bisnis di sektor ini dan dekat dengan para pemain tambang yang akan berpotensi 'main mata' dan transaksi politik dalam pemberian izin dan penegakan hukum, pengawasan," tutur dia.

Sebab itu, reshuffle kabinet oleh Jokowi yang memberikan Bahlil kursi Menteri ESDM, akan mengancam komitmen Indonesia menurunkan emisi dan akan memicu krisis iklim. Menurut Rio, di sisi lain konflik agraria akan meningkat, deforestasi, dan kehilangan biodiversitas ada di depan mata. 

"Kementerian ini sangat penting dan oligarki sengaja menempatkan posisi bahlil ini sebagai transisi dan memperkuat kepentingan mereka ke depan," kata Rio. Dia mengatakan, meski posisi ini diberikan di masa akhir pemerintahan Jokowi. Namun Rio menduga, Bahlil akan bertahan sampai ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

Reshuffle kabinet, di mana Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif, dinilai sebagai perpanjangan tangan untuk Bahlil mengontrol Kementerian ESDM dan koneksinya dia ke depan. "Selain hadiah Jokowi ke Bahlil sebagai salah satu orang paling loyal ke Jokowi," ucap dia.

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti menyebut pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Bahlil memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019. Kursi Menteri Investasi/Kepala BKPM kini diduduki oleh Rosan Roeslani yang juga dilantik oleh Presiden Jokowi pada Senin hari ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahlil memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang. Melansir laman Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Bahlil diketahui merupakan seorang pengusaha yang mendirikan PT Rifa Finance pada 2010. Melalui perusahaannya itu, dia memiliki 10 holding perusahaan, beberapa di antaranya adalah PT Cendrawasih, PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, PT Mapsource Mining, dan PT Pandu Selaras. 

Pada sektor pertambangan, Bahlil terkoneksi dengan PT Meta Mineral Pradana. Saham perusahaan yang mempunyai dua izin konsesi tambang seluas 470 hektare dan 165,5 hektare di Konawe Utara, Sulawesi Utara itu dikuasai oleh PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen dan PT Rifa Capital sebesar 10 persen. 

Untuk diketahui, PT Bersama Papua Unggul adalah perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, instalasi listrik, perdagangan, telekomunikasi, dan mekanikal. Bahlil memegang saham perusahaan itu sebanyak 450 lembar dan Tresse Kainama, salah satu orang kepercayaan Bahlil sebanyak 50 lembar. 

Kemudian, melalui PT Rifa Capital, Bahlil disebut telah mengeksplorasi 39 ribu hektare lahan tambang batu bara di Fak-Fak, Papua Barat dan 11 ribu hektare lahan tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara. Dengan PT Bersama Papua Unggul, Bahlil diketahui sering memenangkan lelang proyek, salah satunya pembangunan Jalan Bofuer-Windesi (MYC), Papua Barat, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Perusahaan lain yang juga dimiliki Bahlil adalah PT Dwijati Sukses. Perusahaan itu sering terpantau di situs-situs lelang proyek pemerintah. 

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia pernah menjadi pengusaha tambang. Politikus Golkar ini mengatakan urusan perusahaan miliknya sudah dilepas sejak dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal pada 2019.

 “Jadi sudah selesai insyallah. Meskipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara mana kepentingan pribadi,” kata Bahlil di Istana Negara pada Senin, 19 Agustus 2024. 

Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi akan Menyulitkan Pemerintahan Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

4 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang sudah melepas jabatannya sebagai Menteri Sosial


Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.


Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

4 jam lalu

Menhub Budi Karya bersama tim Kemenhub setelah uji coba pendaratan Bandara IKN dengan pesawat jet Cessna, Kamis, 12 September 2024 (Dephub.go.id)
Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude yang dinaiki Menhub Budi karya berhasil mendarat di Bandara IKN, namun perlu uji coba sekali lagi.


IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

5 jam lalu

Pengunjung berada di Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

Jokowi berencana akan terus berkantor di IKN hingga akhir jabatannya sebagai presiden


Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

6 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 September 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

Jokowi juga bakal meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan peletakan batu pertama Mall Duty Free Nusantara.


UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

7 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan penambahan jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

Dasco mengatakan, dengan adanya UU Wantimpres itu, Prabowo bisa mendapat pertimbangan dari para dewan tersebut dalam menjalankan kerja pemerintahan.


Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

7 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 September 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.


Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

9 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengangkat Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Mensos menggantikan Tri Rismaharini.


Didorong Budi Arie Jadi Wantimpres, Jokowi: Saya Mau Pulang ke Solo

9 jam lalu

Presiden Jokowi saat melantik sembilan anggota Wantimpres 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Sembilan nama anggota Wantimpres adalah, Politisi Senior PDI-P Sidarto Danusubroto,  Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, politisi PPP Mardiono, pengusaha Dato Sri Tahir. TEMPO/Subekti.
Didorong Budi Arie Jadi Wantimpres, Jokowi: Saya Mau Pulang ke Solo

Jokowi menegaskan bahwa dirinya usai purnatugas akan kembali ke kampung halaman di Solo ketika ditanya soal dorongan agar ia masuk Wantimpres.


Jokowi Klaim Tetap Pulang ke Solo Meski Ada Opsi Jadi Wantimpres

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim Tetap Pulang ke Solo Meski Ada Opsi Jadi Wantimpres

Jokowi kerap mengatakan akan kembali ke Solo setelah purnatugas.