TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengocok ulang atau reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. Satu di antaranya Bahlil Lahadalia ditunjuk menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Posisi baru Bahlil menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat sipil.
"Naiknya Bahlil menjadi menteri ESDM akan berdampak serius pada pengelolaan energi dan mineral, lebih luasnya bagi sumber daya alam di Indonesia," kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas, saat dihubungi pada Senin, 19 Agustus 2024.
Rio mengatakan, latar belakang Bhalil—sebelumnya Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal—dari pengusaha yang sangat getol membagi-bagi konsesi tambang. Terakhir ia termasuk orang yang mendekati organisasi keagamaan atau ormas untuk memberikan izin usaha pertambangan atau IUP.
Posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM hasil reshuffle kabinet Jokowi, kata Rio, akan cenderung melihat sumberdaya alam untuk dieksploitasi tanpa berpikir soal keberlanjutan transisi energi dan lingkungan hidup. Dia mengatakan, dengan posisi baru Bahlil ini akan terjadi konflik kepentingan.
"Konflik kepentingan juga akan terjadi. Bhalil memiliki bisnis di sektor ini dan dekat dengan para pemain tambang yang akan berpotensi 'main mata' dan transaksi politik dalam pemberian izin dan penegakan hukum, pengawasan," tutur dia.
Sebab itu, reshuffle kabinet oleh Jokowi yang memberikan Bahlil kursi Menteri ESDM, akan mengancam komitmen Indonesia menurunkan emisi dan akan memicu krisis iklim. Menurut Rio, di sisi lain konflik agraria akan meningkat, deforestasi, dan kehilangan biodiversitas ada di depan mata.
"Kementerian ini sangat penting dan oligarki sengaja menempatkan posisi bahlil ini sebagai transisi dan memperkuat kepentingan mereka ke depan," kata Rio. Dia mengatakan, meski posisi ini diberikan di masa akhir pemerintahan Jokowi. Namun Rio menduga, Bahlil akan bertahan sampai ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
Reshuffle kabinet, di mana Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif, dinilai sebagai perpanjangan tangan untuk Bahlil mengontrol Kementerian ESDM dan koneksinya dia ke depan. "Selain hadiah Jokowi ke Bahlil sebagai salah satu orang paling loyal ke Jokowi," ucap dia.
Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti menyebut pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Bahlil memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019. Kursi Menteri Investasi/Kepala BKPM kini diduduki oleh Rosan Roeslani yang juga dilantik oleh Presiden Jokowi pada Senin hari ini.
Bahlil memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang. Melansir laman Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Bahlil diketahui merupakan seorang pengusaha yang mendirikan PT Rifa Finance pada 2010. Melalui perusahaannya itu, dia memiliki 10 holding perusahaan, beberapa di antaranya adalah PT Cendrawasih, PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, PT Mapsource Mining, dan PT Pandu Selaras.
Pada sektor pertambangan, Bahlil terkoneksi dengan PT Meta Mineral Pradana. Saham perusahaan yang mempunyai dua izin konsesi tambang seluas 470 hektare dan 165,5 hektare di Konawe Utara, Sulawesi Utara itu dikuasai oleh PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen dan PT Rifa Capital sebesar 10 persen.
Untuk diketahui, PT Bersama Papua Unggul adalah perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, instalasi listrik, perdagangan, telekomunikasi, dan mekanikal. Bahlil memegang saham perusahaan itu sebanyak 450 lembar dan Tresse Kainama, salah satu orang kepercayaan Bahlil sebanyak 50 lembar.
Kemudian, melalui PT Rifa Capital, Bahlil disebut telah mengeksplorasi 39 ribu hektare lahan tambang batu bara di Fak-Fak, Papua Barat dan 11 ribu hektare lahan tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara. Dengan PT Bersama Papua Unggul, Bahlil diketahui sering memenangkan lelang proyek, salah satunya pembangunan Jalan Bofuer-Windesi (MYC), Papua Barat, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Perusahaan lain yang juga dimiliki Bahlil adalah PT Dwijati Sukses. Perusahaan itu sering terpantau di situs-situs lelang proyek pemerintah.
Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia pernah menjadi pengusaha tambang. Politikus Golkar ini mengatakan urusan perusahaan miliknya sudah dilepas sejak dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal pada 2019.
“Jadi sudah selesai insyallah. Meskipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara mana kepentingan pribadi,” kata Bahlil di Istana Negara pada Senin, 19 Agustus 2024.
Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi akan Menyulitkan Pemerintahan Prabowo
