TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional mencatat hingga saat ini sekitar 8,2 juta rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber energi untuk memasak.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki Indra mengatakan hal itu menandakan adanya ketimpangan akses energi di kalangan rumah tangga miskin. Maliki berkata meski tren penggunaan kayu bakar makin berkurang seiring peningkatan kesejahteraan rumah tangga, kayu bakar masih menjadi pilihan utama karena aksesnya yang mudah.
Maliki mengatakan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak diperkirakan tidak berkurang bila pemerintah tidak menyediakan akses energi bersih. Bahkan, kata dia, saat ini masih ada sekitar 1 juta jiwa yang belum merasakan manfaat listrik secara maksimal.
"Penggunaan kayu bakar masih banyak, terutama kalau kita klasifikasi kesejahteraan hampir sekitar 50 persen masyarakat termiskin menggunakan kayu bakar atau setara dengan 8 juta rumah tangga," katanya saat menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan penandatanganan kerjasama antara Bappenas dan WRI Indonesia dalam penyusunan indikator transisi energi berkeadilan di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024
Berdasarkan data Bappenas, penggunaan kayu bakar didominasi oleh keluarga kategori desil I dengan dengan persentase 26,61 penduduk atau 2.181.568 rumah tangga. Adapun provinsi dengan penggunaan kayu bakar terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
Dia mengatakan transisi energi berkeadilan yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. "Meski jumlahnya minoritas, ini harus diselesaikan jika kita bicara transisi berkeadilan," ujarnya.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Maxensius Tri Sambodo dalam tulisannya di The Conversation mengatakan pemerintah menargetkan elektrifikasi 100 persen bisa dicapai pada 2020.
Namun Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), baru DKI Jakarta dan Bali yang mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Adapun secara nasional, persentase rumah tangga yang terakses listrik yaitu 99,78 persen.
Menurut Sambodo, tidak tercapainya target itu lantaran pemerintah gagal menangkap kompleksitas masalah, terutama terkait pemenuhan energi listrik dan energi bersih untuk memasak.
"Bahwa kemiskinan energi ganda ini masih terjadi karena banyak penduduk tidak memiliki akses layak untuk mendapatkan energi akibat tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang lemah dan lokasi tempat tinggal mereka yang berada di daerah terpencil," tulis Sambodo dikutip Senin, 6 Agustus 2024.
Sejak 2017 pemerintah secara berkala menyalurkan panel surya atau Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke daerah terpencil. Namun, kata Sambodo, kebijakan itu terkesan setengah hati karena alat yang disalurkan belum memenuhi standar Badan Energi Dunia.
"Rata-rata konsumsi listrik per per tahun per keluarga pengguna LTSHE baru sekitar 389 kWh, masih jauh di bawah standar dari Badan Energi Dunia 1.250 kWh per rumah tangga. Akibatnya kondisi kesenjangan besaran konsumsi energi kian melebar," jelasnya.
Terkait penggunaan kayu bakar untuk rumah tangga, Sambodo mengatakan hal itu tidak akan teratasi selama belum ada infrastruktur distribusi energi bersih. Selain itu, kata dia, rendahnya daya beli masyarakat turut menjadi faktor dipilihnya kayu bakar.
Dia menambahkan pada tahun 2018 hampir 30 persen desa di seluruh Indonesia atau lebih dari 25,000 desa masih menggunakan kayu bakar. "Hingga saat ini, desa-desa tersebut tidak memiliki akses energi bersih, misalkan untuk beralih ke listrik, gas, ataupun biogas untuk desa-desa tersebut."
Pilihan Editor: Politikus PKS Ini Tak Yakin RUU Energi Baru dan Terbarukan Rampung Tahun Ini: Lambat dan Alot
