Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

image-gnews
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan II di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah disorot. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pemilihan wamen yang merupakan keponakan Prabowo.

Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. “Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia saat dihubungi Kamis, 18 Juli 2024.

Hal itu akan makin terlihat saat Prabowo dilantik nanti dan Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat menjadi menteri keuangan. 

Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan. “Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.

Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Thomas Djiwandono atau Tommy menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II, mendampingi Wamen I, Suahasil Nazara. Penunjukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45M Tahun 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan kehadiran Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan ikut dalam penyusunan rancangan APBN 2025. 

Sebagai wakil menteri keuangan ia akan memperkuat koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi. Jika sebelumnya perlu mengundang tim untuk membahas perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengatakan saat ini tidak perlu lagi. “Enggak perlu ada pertemuan khusus karena sekarang Mas Thomas sudah ada di sini,” kata dia dalam konfrensi pers perkenalan wamen baru di Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.

Pilihan EditorTerpopuler: Keponakan Prabowo Diduga Disiapkan untuk Gantikan Sri Mulyani, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Dijadwalkan: Menunggu Beliau Pulang dari Rusia dan Uzbekistan

19 menit lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Dijadwalkan: Menunggu Beliau Pulang dari Rusia dan Uzbekistan

Megawati dan Prabowo berencana akan melakukan pertemuan, tetapi hingga kini belum ada jadwalnya. Mengapa?


Sri Mulyani Luncurkan Autobiografi, Airlangga Bercanda Soal SInyal Lanjut jadi Menteri

2 jam lalu

Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Indonesia Retail Summit di Swissotel Hotel PIK, Jakarta, pada Rabu, 28 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Sri Mulyani Luncurkan Autobiografi, Airlangga Bercanda Soal SInyal Lanjut jadi Menteri

Airlangga menilai Sri Mulyani selama ini telah menjabat sebagai menteri keuangan dengan baik, khususnya saat menghadapi krisis pandemi COVID-19


Buku Biografi Sri Mulyani Diluncurkan Menjelang Akhir Jabatan, Ini Alasannya

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Buku Biografi Sri Mulyani Diluncurkan Menjelang Akhir Jabatan, Ini Alasannya

Buku biografi Menteri Keuangan Sri Mulyani diluncurkan menjelang akhir jabatannya. Sebagai dokumentasi berbagai pemikiran mereformasi Kemenkeu.


Bahlil Sebut Jokowi Belum Pernah Sampaikan Ingin Masuk Partai Golkar

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat bersilaturahmi dengan calon anggota DPR terpilih dari Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat, 20 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Bahlil Sebut Jokowi Belum Pernah Sampaikan Ingin Masuk Partai Golkar

Bahlil Lahadalia mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan dari Presiden Jokowi untuk masuk Golkar


Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak

3 jam lalu

Sri Mulyani berbicara dalam Rapat Badan Anggaran terakhir dengan DPR, Selasa, 17 September 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak

Sri Mulyanimenandatangani instrumen multilateral Subject to Tax Rule (STTR) bersama Sekjen OECD guna menghindari penggerusan basis pajak.


Susi Kecewa Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut dan Agroforestri Salak di Bali Jadi Warisan Dunia di Top 3 Tekno

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Susi Kecewa Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut dan Agroforestri Salak di Bali Jadi Warisan Dunia di Top 3 Tekno

Topik tentang Susi Pudjiastuti kecewa atas kebijakan Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Komparasi Gaya SBY dan Jokowi Mengulas Film Ramai Disorot Netizen

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Komparasi Gaya SBY dan Jokowi Mengulas Film Ramai Disorot Netizen

Perbandingan gaya ulasan Jokowi dan SBY usai menonton film mengundang sorotan netizen.


Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

12 jam lalu

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil tiba untuk meninjau posko makan gratis di Warakas, Jakarta, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya Ridwan Kamil juga memaparkan sejumlah program-programnya serta mendengarkan keluh kesah dari warga mulai dari KJP hingga lapangan pekerjaan di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengklaim dirinya mendapat nasihat dari Prabowo Subianto Jusuf Kalla, atasi kekumuhan.


Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

13 jam lalu

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga. Salah satunya yaitu Bambang Soesatyo yang kini berstatus sebagai wakil ketua umum partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, merespons rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.


PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat