Mulai bulan ini, Thailand memungut pajak pertambahan nilai sebesar 7% atas barang-barang impor murah dengan harga kurang dari 1.500 baht Thailand (Rp660 ribu), sebagian besar berasal dari Cina, yang selama ini masih dibebaskan dari bea masuk.
Nava Chantanasurakon, wakil ketua Federasi Industri Thailand, mengatakan kelompoknya telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah penghindaran tarif di tengah perang perdagangan AS-Cina dan tingginya hambatan terhadap beberapa barang Tiongkok di wilayah lain.
Untuk saat ini, perekonomian Thailand diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,5% pada tahun ini - salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Thailand tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Srettha.
Srettha berargumentasi bahwa skema bantuan sosial sebesar 500 miliar baht yang kontroversial dan tertunda serta menuai banyak kritik – termasuk dari bank sentral – merupakan hal yang penting: "Ini akan menjadi obat yang ampuh untuk menghidupkan kembali perekonomian."
Tanpa penghasilan tetap, Chanpen mengatakan dia menunggu bantuan sebesar 10.000 baht (hampir Rp4,5 juta) yang berhak diterima oleh 50 juta warga Thailand berdasarkan rencana tersebut.
“Perekonomian buruk pada pemerintahan sebelumnya,” katanya, “tetapi bahkan setelah pemerintahan baru berkuasa, perekonomian masih sama buruknya seperti sebelumnya.”
REUTERS
Pilihan Editor Modus Sindikat Judi Online Jakbar: Retas Situs Pemerintah dan Sekolah, Gunakan Selebgram, Berpusat di Kamboja
