Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

image-gnews
Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo - Gibran, Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Adapun alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun itu sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang akan datang. Dia juga memastikan Prabowo-Gibran akan komit terhadap target defisit yang disepakati oleh pemerintahan saat ini.

“Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dan tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” kata Thomas.

Lantas, siapa yang mengelola anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Siapa yang Akan Kelola Program Makan Bergizi Gratis?

Berdasakan laporan Koran Tempo, hingga saat ini pemerintah belum mengungkapkan lembaga mana yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, telah ada sejumlah lembaga yang dikabarkan akan mengelola dan menjalankan program prioritas Prabowo-Gibran ini. Salah satunya adalah Badan Pangan Nasional.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menjadi lembaga terdepan yang menaruh fokus pada program ini. Bahkan, sebelum Prabowo resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Bappenas telah lebih dulu menghitung anggaran untuk program yang awalnya bernama makan siang gratis ini.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyebut bahwa anggaran makan siang gratis telah dibahas di lingkungan lembaganya.

“Menghitung (anggaran) sudah. Ada direktorat yang sudah menghitung berapa kebutuhan APBN-nya,” kata Leonardo saat ditemui Tempo di Menara BRILiaN, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas Amich Alhumami juga mengatakan pemerintah telah menentukan bujet program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami sudah menimbang dan menganalisis. Kira-kira Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per anak,” kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.

Selain itu, pernah muncul juga wacana untuk membentuk Kementerian Koordinator baru yang khusus untuk mengurus program makan siang gratis. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko.

“(Program makan siang dan susu gratis) memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini,” ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut Budiman, Prabowo-Gibran merencanakan program makan siang gratis ini dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Oleh karena itu, akan ada beberapa kementerian yang terlibat dalam koordinasi dan implementasi program ini. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, kata Budiman, akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis ini.

“Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya,” kata dia.

Tak hanya itu, desa juga akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Adapun badan usaha milik desa atau Bumdes, UMKM, dan koperasi akan diikutsertakan dalam penyusunan rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

11 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

19 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

1 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

2 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo