Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

image-gnews
Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia baru saja mengeluarkan dokumen prospek ekonomi Indonesia berjudul “Unleashing Indonesia’s Business Potential - June 2024.” Dalam publikasi itu disebut perpanjangan subsidi bantuan sosial atau bansos diprediksi akan naikkan defisit anggaran.

Di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar saat ini perpanjangan program bantuan sosial yang sudah ada akan membuat peningkatan belanja subsidi akibat depresiasi mata uang, dan pembayaran bunga yang lebih tinggi. “Semuanya diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada akhir 2024,” demikian analisis Bank Dunia dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Bank dunia mencatat angka ini lebih tinggi dari defisit 2,3 persen yang tertera di undang-undang APBN 2024. Meski demikian dalam jangka menengah, defisit masih diproyeksikan akan stabil pada kisaran 2,5 persen. Hal ini mengikuti peningkatan bertahap dalam pengeluaran untuk mengakomodasi program-program pemerintahan yang akan datang, termasuk yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.

Subsidi diproyeksikan akan stabil selama periode proyeksi seiring dengan melemahnya harga komoditas. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pendapatan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan penerimaan pajak yang menguat akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang direncanakan pada tahun 2025.

Dengan defisit fiskal yang lebih tinggi ditambah dengan pembiayaan yang lebih mahal karena kondisi moneter global yang tidak menguntungkan, utang pemerintah diproyeksikan akan tetap datar dalam jangka menengah dengan rata-rata 38,7 persen dari PDB hingga tahun 2029.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Mei, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 telah mengalami defisit Rp 21,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian angka tersebut disebut masih dalam level aman. “Postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP (PDB). Jadi kalau sekarang masih 0,10 persen, masih relatif on track,” ujar Sri Mulyani dalam pemaparan RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 24 juni 2024.

Adapun untuk masa transisi atau tahun depan, dalam rancangan anggaran 2025 defisit APBN ditargetkan 2,29-2,82 persen terhadap PDB.

Pilihan Editor: Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

1 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

1 hari lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

2 hari lalu

Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 Hashim Djojohadikusumo (kanan) berbicara dalam acara Deklarasi 2024 Prabowo Presiden di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Acara tersebut mengangkat tema Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas. ANTARA/Aprillio Akbar
Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asal pendapatan pajak naik


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

2 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

2 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

2 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi. Sebab, 80 persen subsidi BBM justru bocor dan digunakan kalangan mampu.