Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

image-gnews
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut mengomentari usulan Kementerian PPN/Bappenas yang mengusulkan defisit anggaran 2025 ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB. 

Selepas salat Idul Adha hari ini, Airlangga ditanyai penurunan target defisit anggaran untuk membiayai program makan siang gratis presiden terpilih. Ia mengatakan masalah tersebut masih dibahas.

"Defisit masih dalam pembahasan di Banggar (Badan Anggaran DPR) masih ditunggu hingga selesai dibahas," ujarnya di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Senin, 17 Juni 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Menurut Airlangga anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing K/L (Kementerian dan Lembaga) ada menterinya dan tiap menteri punya program, itu dibahas Kementerian dengan mitranya," ujarnya. 

Sebelumnya pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu, 15 Mei 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin program makan siang dan susu gratis dapat diwujudkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dia memastikan, pemerintah baru mampu merealisasikan program itu sambil tetap menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin mengenai sumber pembiayaan yang bakal digunakan untuk makan siang dan susu gratis. “Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” kata Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo mengatakan, sebenarnya menjaga defisit APBN agar tak lebih dari 3 persen, bukan suatu keharusan. Dia menilai, banyak negara yang tak menetapkan batas seperti Indonesia. 

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025,defisit anggaran ditargetkan pada kisaran 2,45-2,82 persen terhadap PDB.

Namun Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen.

Ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

ILONA | YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan EditorDua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

3 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

Beredar informasi, Jokowi berpotensi memimpin Dewan Pertimbangan Agung, siapa lagi sosok lainnya?


Menko Airlangga Sebut Jakarta dan Kaltim Sudah Lolos Middle Income Trap

5 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Menko Airlangga Sebut Jakarta dan Kaltim Sudah Lolos Middle Income Trap

Indonesia masih masuk dalam middle income trap. Namun Airlangga mengatakan beberapa daerah telah lolos dari jebakan pendapatan menengah seperti Jakarta hingga Kalimantan Timur yang menjadi lokasi IKN NUsantara.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

6 jam lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

7 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sentul 03,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024. Program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71,5 triliun tersebut telah dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dan pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

Gibran meninjau uji coba makan gratis bergizi di Bogor dan beberapa kota lainnya, plus bagi-bagi susu.


Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat berhenti mengecek jalan rusak di rute Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM menuju Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis, 11 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Presiden Jokowi keluarkan Inpres untuk memperbaiki jalan di Ketapang, Kalimantan Barat.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

8 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

1 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon foto bersama usai membuka acara (opening session) pertemuan multipihak kedua (second joint event) dalam acara AIPA-FAO-IISD, di Ubud, Bali, Rabu, 24 Juli 2024. Dok. Rdn/Andri
BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendorong para anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian agar para petani dapat lebih berdaya.


Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

1 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. Dok/Andri
Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak.


6 Kebiasaan yang Bisa Membuat Tagihan Air Membengkak

1 hari lalu

Ilustrasi air keran. pilotonline.com
6 Kebiasaan yang Bisa Membuat Tagihan Air Membengkak

Berikut kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan tagihan air di rumah Anda melonjak.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

1 hari lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.