Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

image-gnews
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi hormat saat prosesi penyambutan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi hormat saat prosesi penyambutan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Utang jatuh tempo pemerintah yang harus ditanggung di era Prabowo Subianto pada 2025 hingga 2027 mencapai Rp 800,33 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan salah satu solusi pembayaran untuk utang jatuh tempo adalah dengan melakukan refinancing Surat Berharga Negara atau SBN.

Refinancing adalah pelunasan dengan mengajukan pinjaman baru. Suminto mengatakan tingginya utang jatuh tempo di  2025 dan tahun-tahun berikutnya antara lain disumbang oleh SBN dalam rangka membiayai pandemi Covid 19. Strategi refinancing dilakukan dengan penempatan kembali atau re-invesment SBN yang diterbitkan pemerintah.

Ia mengatakan dalam konteks ini persepsi market terhadap kinerja perekonomian penting untuk memberikan kepercayaan terhadap investor untuk investasi kembali. “Sehingga refinancing risk dapat terjaga,” ujarnya kepada Tempo, Kamis 20 Juni 2024.

Suminto mengatakan dalam pengelolaan instrumen pembiayaan, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur dengan menjaga berbagai indikator risiko pada batas yang aman.

Pemerintah dengan otoritas terkait, khususnya OJK dan BI juga terus melakukan upaya pendalaman pasar keuangan sehingga daya serap pasar terhadap SBN semakin meningkat. “Hal ini antara lain dilakukan melalui literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat investor individu dalam pasar SBN tumbuh signifikan. Menurut Suminto hal ini ditunjukkan oleh penerbitan SBN ritel yang terus membesar dengan jumlah investor yang semakin meningkat. Pada 2023 pemerintah menerbitkan SBN ritel dengan nilai total Rp 147 triliun. “Pada tahun ini kami perkirakan dapat diterbitkan SBN ritel hingga Rp160 triliun,” ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo juga turut mengomentari utang jatuh tempo pemerintah. Ia mengatakan pembayaran utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat.

Meski begitu, Drajad menjamin tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang. Program-program Prabowo akan dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya. "Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,"ujarnya.

Pilihan Editor: Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Beri Rekomendasi Wasekjen Gerindra Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

4 jam lalu

Sekjen Gerindra serahkan surat tugas dari Prabowo ke Rudy Susmanto sebagai Calon Bupati Bogor di Sentul, Babakan Madang. Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Prabowo Beri Rekomendasi Wasekjen Gerindra Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Muzani meminta agar semua elemen memenangkan Rudy.


Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, akan Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai

Luhut Binsar Pandjaitan laporkan rencana pembentukan family office kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tiru pengadilan arbritrase Abu Dhabi dan Dubai.


Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

11 jam lalu

Dewan Pertimbangan Agung hendak dihidupkan lagi melalui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Para ahli hukum menolak dihidupkannya kembali DPA karena memboroskan anggaran negara.
Jokowi dan Prabowo Hidupkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung era Orde Baru

Dewan Pertimbangan Agung. lembaga di era Orde Baru dihidupkan lagi setelah Jokowi merevisi UU Dewan Pertimbangan Presiden. Didukung Prabowo Subianto.


Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

1 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

Pemerintah membenarkan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2025.


Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

1 hari lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi kendaraan bermotor, apalagi hanya karena pendapat OJK yang asal-asalan mengutip UU P2SK


BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk Indonesia di Pekan Ketiga Juli Capai Rp 690 Miliar

1 hari lalu

(Dari Kiri) Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Judo Agung, dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, memberikan keterangan pers terkait dengan Stabilitas Sistem Keuangan dan Bauran Kebijakan Makroprudensi di Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Foto:Maulani Mulianingsih
BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk Indonesia di Pekan Ketiga Juli Capai Rp 690 Miliar

Menurut BI sejak awal 2024 sampai 18 Juli 2024, aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN capai Rp31,10 triliun dan di pasar saham Rp2,98 triliun


Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

1 hari lalu

Fauzi Baadila. Dok.TEMPO/Ramdani
Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

Profil Fauzi Baadila yang menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND.


Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

2 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

Gibran menanggapi soal dua orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai wakil menteri pada Kamis, 18 Juli 2024.


Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

2 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

2 hari lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.