TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2025, anggaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi mengalami penurunan. Untuk pagu indikatif Kemendag pada 2025, ditetapkan Rp1,65 triliun, turun sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran 2024. Sementara pagu indikatif untuk Kementerian Investasi menurun hingga 50 persen dari sebelumnya 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 600 miliar. Bagaimana tanggapan Bahlil dan Zulhas?
Tanggapan Zulhas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan dari tahun ke tahun anggaran Kemendag selalu berkurang. Dari Rp3,2 triliun pada 2021, anggaran kementerian itu menjadi Rp2,4 triliun pada 2022, Rp2,1 triliun pada 2023, dan Rp2 triliun pada 2024.
Dengan besaran pagu indikatif 2025 sebesar Rp1,65 triliun, Zulhas mengatakan anggaran Kemendag telah turun 50 persen dari 2021. “Tentu tidak mudah, karena kami ada ditargetkan untuk menggenjot ekspor,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Zulhas kemudian mengusulkan agar pagu indikatif tahun anggaran 2025 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditambah Rp2,4 triliun. "Apabila memungkinkan, Kemendag mengajukan walau enggak mudah, tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada Presiden (Joko Widodo) melalui surat tanggal 30 April 2024, Rp2,4 triliun," ujar Zulhas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Ia menuturkan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor. Peningkatan peran itu berupa promosi dagang, market intelligence, forum bisnis, dan penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Selain itu, penambahan anggaran itu bertujuan mengembangkan perdagangan antarwilayah, kerja sama antardaerah di setiap provinsi, perlindungan konsumen, serta peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi.
Zulhas mengatakan pagu indikatif 2025 akan difokuskan kepada empat arah kebijakan sebagai fokus pada Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Keempat hal itu, yakni pengembangan ekspor, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan antarwilayah, dan pengamanan perdagangan.
Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ia merinci target yang dimaksud yakni peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029. Selain itu, dia menargetkan perdagangan antarwilayah naik sebesar tiga kali lipat dari Rp 1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp 3,01 triliun pada 2025.
Respons Bahlil
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyayangkan penurunana anggaran ini tidak sejalan dengan kenaikan target investasi yang dibebankan. Kementerian investasi pada 2025, kata Bahlil, mendapat target penyerapan investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun, yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
"RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 11 Juni 2024.
Bahlil menjelaskan, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. "Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," ujar dia.
Sehingga, untuk dapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan. Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadahi akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucapnya.
Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran. Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.
"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya
