Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta agar Anggota DPR memanggil Menteri Keungan Sri Mulyani. Hal ini ia sampaikan ketika mengutarakan keluhannya Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPRI RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, lalu apa alasannya?  

Usut punya usut, dalam rapat tersebut Bahlil Lahadalia menyebut mendapat target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun, yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Target tersebut, kata Bahlil, sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi 5 persen, yang digunakan untuk mendorong ekspor impor hingga hilirisasi.

Dilansir dari Antara, Bahlil mengatakan, target investasi itu juga ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Adapun Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.

"Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," Kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Selasa, 11 Juni 2024 dikutip dari Antaranews.

Kepada para anggota dewan yang mengikuti rapat, Bahlil menegaskan bahwa target dalam RKP yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan itu tidak sesuai. “Dan saya minta kepada pimpinan, tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan ini,” kata dia, saat itu.

Ia menilai, dengan anggaran yang tidak memadai maka akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk diketahui, anggaran saat ini justru diturunkan menjadi hanya sekitar Rp 600 miliar. “Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, Ketua umum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini,” ujar Bahlil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan penghitungan Bahlil dan timnya, dengan pagu tersebut, seharusnya target investasi diturunkan karena tidak sesuai dengan teori atau hitungan ekonomi. Bahlil bahkan membandingkannya dengan pejabat daerah di Jakarta. “Camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini," kata Bahlil. 

Tak hanya melontarkan protesnya, Bahlil juga meminta agar anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran. Ia pun mendorong agar rencana kerja Pemerintah (RKP) untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar sehingga bisa diwujudkan sesuai dengan anggaran yang diperoleh.

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," kata Bahlil.

NI MADE SUKMASARI  | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

3 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo membantah bea cukai melakukan razia barang impor ilegal di toko kelontong.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

6 jam lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

12 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


6 Kebiasaan yang Bisa Membuat Tagihan Air Membengkak

1 hari lalu

Ilustrasi air keran. pilotonline.com
6 Kebiasaan yang Bisa Membuat Tagihan Air Membengkak

Berikut kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan tagihan air di rumah Anda melonjak.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

2 hari lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Menko Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 6-7 persen jika ingin keluar dari kategori negara middle income trap. Pertumbuhan Ekonomi selama ini stagnak di kisaran 5 persen


Gibran Pamer Menu Makan Bergizi Gratis Harga Rp 14.900: Sudah Termasuk Ayam, Nasi, Sayur, Buah, Susu

2 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Gibran Pamer Menu Makan Bergizi Gratis Harga Rp 14.900: Sudah Termasuk Ayam, Nasi, Sayur, Buah, Susu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi anggaran makan bergizi gratis akan dipotong sampai Rp 7.500 adalah tidak benar.


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

2 hari lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

2 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

Kepala Ekonom BCA David Sumual menganalisis, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen untuk bisa keluar dari middle income trap.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

2 hari lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.