Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbagai Respons Tentang Rencana Pembatasan Pertalite oleh Pemerintah

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan Pertalite akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan hanya kendaraan jenis tertentu yang boleh menggunakan Pertalite dan solar. Hal ini menuai berbagai respons dari berbagai kalangan.

1. Energy Watch

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arrangga mengatakan pembatasan Pertalite dan Biosolar yang keduanya disubsidi, memang perlu dilakukan untuk mendorong penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Namun mekanismenya harus berbasis data penerima, bukan dengan sistem kategorisasi kendaraan.

“Mekanisme kategorisasi kendaraan kurang ideal karena masih ada celah yang berpotensi membuat penyaluran subsidinya tidak tepat sasaran,” kata Daymas kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2024. “Kelas menengah yang akan paling terdampak.”

Oleh karena itu, Daymas mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024. Sebab, Perpres yang berisi tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak itu yang bakal menjadi landasan hukum pengimplementasian kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi.

2. PT Pertamina

PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak selesai.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi Perpres 191 masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.

"Prinsipnya, kami sebagai operator siap mendukung apa yang menjadi penugasan dari regulator (pemerintah)," kata Irto kepada Tempo, Senin, 11 Maret 2024.

3. Politisi PKS

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto buka suara soal wacana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan gas LPG 3 kilogram imbas konflik Iran dan Israel yang memanas. Menurutnya pembatasan itu memang seharusnya dilakukan agar dipakai tepat sasaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apalagi di saat harga minyak dunia melambung tinggi, sementara kita adalah negara net importer minyak. Akibatnya devisa kita nombok untuk impor migas," kata Mulyanto dihubungi Tempo pada Selasa, 23 April 2024.

Mulyanto mengatakan DPR, dalam hal ini Komisi VII, dalam waktu yang tepat akan meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan perkembangan masalah tersebut baik melalui mekanisme RDP ataupun Raker dengan perwakilan Pemerintah.

4. YLKI

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno angkat bicara soal rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Agus Suyatno menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan memukul daya beli konsumen. Sebab, katanya, konsumen yang selama ini memakai BBM Pertalite dan Solar harus bermigrasi ke BBM nonsubsidi.

"Mereka (konsumen) harus mengalokasikan biaya lebih banyak, dan secara psikologis akan memunculkan kesenjangan baru," ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 12 Maret 2024.

Ia menyatakan, bahwa revisi Perpres 191 ini merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerancuan di tataran operasional. Sebab, menurut dia, ada satu barang yang serupa dengan kualitas yang sama, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu.

5. Reforminer Institute

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro berpendapat, aturan pembatasan akan sulit implementasikan. Direktur badan riset independen ini mencontohkan, kalau menggunakan kriteria tahun mobil, akan sulit menilai siapa yang lebih berhak antara mobil mewah keluaran 1990-an dan mobil low cost green car keluaran terbaru.

“Sedangkan jika dibatasi berdasakan volume mesin mobil, sekarang banyak mobil turbo dengan cc kecil, seperti BMW dan Civic Turbo,” katanya. Dikutip dari Koran Tempo Edisi 14 Maret 2024. Karena itu Komaidi menyarankan agar subsidi diberikan langsung ke perorangan dengan menggunakan data pendduduk.

YOLANDA AGNE | ILONA ESTERINA | ANANDA BINTANG | DESTY LUTHFIANI | RIRI RAHAYU | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan editor: Apa Alasan Rencana Pembatasan Pertalite?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

1 jam lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

Wacana pemerintah menggangi pertalite dengan pertamax Green 92 semakin banyak dibincangkan seiring BBM bersubsidi dibatasi. Ini kelebihan BBM baru itu


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

2 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Tanggapan Pertamina dan Menteri ESDM Soal Isu Pertalite akan Diganti Pertamax Green 95

4 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Tanggapan Pertamina dan Menteri ESDM Soal Isu Pertalite akan Diganti Pertamax Green 95

Publik kembali ramai membicarakan isu Pertalite yang akan diganti Pertamax Green mulai Agustus 2024. Ini respons Pertamina dan Menteri ESDM.


Luhut Sebut Mulai 17 Agustus Penjualan BBM Bersubsidi Diperketat, seperti Apa Aturannya?

4 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut Mulai 17 Agustus Penjualan BBM Bersubsidi Diperketat, seperti Apa Aturannya?

Pemerintah menargetkan pengetatan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada yang tidak berhak


Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

13 hari lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 dengan kenaikan antara Rp 700 hingga Rp 1.000 per liter. Tempo/Tony Hartawan
Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

Harga BBM PT Pertamina (Persero) untuk nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum di SPBU per 1 Juli 2024 tak berubah.


Rupiah Melemah, ESDM Pastikan Harga Pertalite dan Solar Tak Naik per Juli 2024

14 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Rupiah Melemah, ESDM Pastikan Harga Pertalite dan Solar Tak Naik per Juli 2024

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan naik pada bulan Juli 2024.


Apa Alasan Rencana Pembatasan Pertalite?

28 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Apa Alasan Rencana Pembatasan Pertalite?

Alasan pembatasan Pertalite menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, bertujuan untuk memenuhi aturan standar Kementerian Lingkungan Hidup.


Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

44 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

BPH Migas mengajukan kuota distribusi jenis Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter-33,23 juta kilo liter, naik dari kuota tahun ini