Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan reforma agraria merupakan kebijakan afirmasi untuk mendahulukan masyarakat dan kelompok rentan. Dia menyebut gagasan itu berasal dari acara Reforma Agraria Summit 2024 yang juga menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan program reforma agraria yang telah terlaksana. 

“Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi yang mendahulukan kelompok lemah, rentan, dan marginal. Terutama kelompok miskin perempuan dan masyarakat adat,” kata Budi saat berpidato dalam acara Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas aneka persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara yang digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Dia menyebut Reforma Agraria Summit ini menawarkan gagasan dan skema ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk memberi kepastian hak milik, penguasaan tanah, pemanfaatan, hingga komoditas nilai dalam satu paket kebijakan. 

“Lebih integratif secara institusional, termasuk menjawab tantangan ekonomi global,” kata dia. 

Sebelumnya Agus mengatakan agenda Reforma Agraria Summit 2024 ini membahas empat isu utama. Isu itu meliputi resolusi penyelesaian aset permukaan di atas air, pulau kecil dan terluar, resolusi penyelesaian konflik pertahanan, dan konflik agraria untuk aset milik negara yang dikuasai masyarakat. 

Sementara itu, dia menyebut Reforma Agraria Summit 2024 ini juga akan menyampaikan capaian program dalam 10 tahun terakhir. “Penyampaian pencapaian 10 tahun program strategis nasional reforma agraria sejak tahun 2014-2024. Sekaligus berbagai pekerjaan rumah reforma agraria terutama di 4 Pokja,” kata Budi saat membuka dialog Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Bali, pada Jumat, 14 Juni kemarin 

Dia menyebut peserta dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebanyak 523 dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat sipil. Dia menyebut mereka berasal dari tim percepatan Reforma Agraria, kementerian terkait, pimpinan kepala daerah, dan aktivis masyarakat sipil. 

“Yang bertugas menyusun hasil pembahasan sebagai rumusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan reforma agraria di tanah air,” kata dia. 

Selain itu, dia menyebut dalam acara ini juga akan menyusun baseline untuk Reforma Agraria pada periode 2025-2029 mendatang dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya. 

“Hari pertama ini kita akan melaksanakan sambung rasa Reforma Agraria yang akan membahas hasil workshop terkait empat pekerjaan rumah reforma agraria sekaligus penyusunan baseline reforma agraria,” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, pada acara pamungkas pada Sabtu, 15 Juni hari ini, Kementerian ATR/BPN juga akan menyampaikan pelaksanaan Reforma Agraria melalui penayangan video kaleidoskop. Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga akan berpidato. 

Komisi II DPR Minta Kementerian ATR/BPN Gandeng KLHK untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan lembaganya mengapresiasi kegiatan Reforma Agraria Summit 2024 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menyebut kegiatan ini baik untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia. 

“Dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu dari Komisi II mendukung penuh, khususnya mengenai anggaran,” kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruangan sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas aneka persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara yang digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Senyampang itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini mengatakan Komisi II akan tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan reforma agraria yang tengah berlangsung.  Langkah itu disebut sebagai upaya memaksimalkan kinerja Kementerian ATR/BPN. 

“Supaya kementerian ini bekerja maksimal,” kata dia. 

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia beralasan kedua kementerian ini kerap terjadi masalah. 

“Dalam praktik yang ada selama ini membuat keresahan di masyarakat. Sertifikat (dari Badan Pertahanan) sudah terbit lama, tapi tidak bisa menopang ekonomi. Ketika di perbankan ditolak, alasannya sebagian tanah yang dimiliki itu masuk kawasan hutan,” kata Junimart. 

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

2 hari lalu

Barisan pulau di Raja Ampat, Papua Barat.
Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

Masyarakat adat di Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, menolak hutan adat mereka dijadikan perkebunan.


Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

3 hari lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

Sejumlah situasi belakangan menunjukkan pengembangan IKN tak sesuai target yang dipromosikan. Pemindahan kantor presiden molor dari rencana awal.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

5 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

13 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

KontraS mencatat setidaknya terdapat 52 peristiwa kekerasan dalam sektor SDA dan agraria yang dilakukan oleh pihak kepolisian


Polisi Malaysia Interogasi Aktivis Pembela Suku Bajo yang Rumahnya Dibakar Pemerintah

16 hari lalu

Warga Suku Bajo memasukkan air bersih pegunungan kedalam jerigen dengan alat angkut perahu di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 1 Juni 2021. Suku Bajo yang bermukim di sekitar laut berswadaya membeli pipa untuk mendapatkan air bersih dari pegunungan. ANTARA FOTO/Jojon
Polisi Malaysia Interogasi Aktivis Pembela Suku Bajo yang Rumahnya Dibakar Pemerintah

Polisi Sabah di Malaysia menangkap dan menginterogasi seorang aktivis yang membela Suku Bajo, yang diusir dan rumahnya dibakar oleh otoritas setempat.


Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

17 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

Masyarakat sipil sebelumnya telah menyampaikan masukan substansi RUU KSDAHE dalam bentuk policy brief dan daftar inventarisasi masalah (DIM).


Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

25 hari lalu

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

Berikut ini informasi mengenai cara membuat sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan syarat lengkapnya.


AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

26 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akui tumpang tindih kebijakan jadi salah satu hambatan pelaksanaan program Reforma Agraria


Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

27 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

AHY mengatakan reforma agraria yang dijalankan melalui penataan aset tanah telah melampaui target dalam RPJMN 2014-2024.


Menteri AHY Sebut Sertifikat Tanah Elekronik Akan Diintegrasikan ke INA Digital

29 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Menteri AHY Sebut Sertifikat Tanah Elekronik Akan Diintegrasikan ke INA Digital

AHY menyebut sertifikat elektronik penting ditinjau dari segi keamanan dokumen.