TEMPO.CO, Denpasar - Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan reforma agraria merupakan kebijakan afirmasi untuk mendahulukan masyarakat dan kelompok rentan. Dia menyebut gagasan itu berasal dari acara Reforma Agraria Summit 2024 yang juga menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan program reforma agraria yang telah terlaksana.
“Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi yang mendahulukan kelompok lemah, rentan, dan marginal. Terutama kelompok miskin perempuan dan masyarakat adat,” kata Budi saat berpidato dalam acara Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas aneka persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara yang digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024.
Dia menyebut Reforma Agraria Summit ini menawarkan gagasan dan skema ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk memberi kepastian hak milik, penguasaan tanah, pemanfaatan, hingga komoditas nilai dalam satu paket kebijakan.
“Lebih integratif secara institusional, termasuk menjawab tantangan ekonomi global,” kata dia.
Sebelumnya Agus mengatakan agenda Reforma Agraria Summit 2024 ini membahas empat isu utama. Isu itu meliputi resolusi penyelesaian aset permukaan di atas air, pulau kecil dan terluar, resolusi penyelesaian konflik pertahanan, dan konflik agraria untuk aset milik negara yang dikuasai masyarakat.
Sementara itu, dia menyebut Reforma Agraria Summit 2024 ini juga akan menyampaikan capaian program dalam 10 tahun terakhir. “Penyampaian pencapaian 10 tahun program strategis nasional reforma agraria sejak tahun 2014-2024. Sekaligus berbagai pekerjaan rumah reforma agraria terutama di 4 Pokja,” kata Budi saat membuka dialog Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Bali, pada Jumat, 14 Juni kemarin
Dia menyebut peserta dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebanyak 523 dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat sipil. Dia menyebut mereka berasal dari tim percepatan Reforma Agraria, kementerian terkait, pimpinan kepala daerah, dan aktivis masyarakat sipil.
“Yang bertugas menyusun hasil pembahasan sebagai rumusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan reforma agraria di tanah air,” kata dia.
Selain itu, dia menyebut dalam acara ini juga akan menyusun baseline untuk Reforma Agraria pada periode 2025-2029 mendatang dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya.
“Hari pertama ini kita akan melaksanakan sambung rasa Reforma Agraria yang akan membahas hasil workshop terkait empat pekerjaan rumah reforma agraria sekaligus penyusunan baseline reforma agraria,” kata dia.
Kemudian, pada acara pamungkas pada Sabtu, 15 Juni hari ini, Kementerian ATR/BPN juga akan menyampaikan pelaksanaan Reforma Agraria melalui penayangan video kaleidoskop. Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga akan berpidato.
Komisi II DPR Minta Kementerian ATR/BPN Gandeng KLHK untuk Penyelesaian Konflik Agraria
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan lembaganya mengapresiasi kegiatan Reforma Agraria Summit 2024 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menyebut kegiatan ini baik untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia.
“Dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu dari Komisi II mendukung penuh, khususnya mengenai anggaran,” kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2024.
Kementerian Agraria dan Tata Ruangan sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas aneka persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara yang digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024.
Senyampang itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini mengatakan Komisi II akan tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan reforma agraria yang tengah berlangsung. Langkah itu disebut sebagai upaya memaksimalkan kinerja Kementerian ATR/BPN.
“Supaya kementerian ini bekerja maksimal,” kata dia.
Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia beralasan kedua kementerian ini kerap terjadi masalah.
“Dalam praktik yang ada selama ini membuat keresahan di masyarakat. Sertifikat (dari Badan Pertahanan) sudah terbit lama, tapi tidak bisa menopang ekonomi. Ketika di perbankan ditolak, alasannya sebagian tanah yang dimiliki itu masuk kawasan hutan,” kata Junimart.
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang
