Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

image-gnews
Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.

Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.

"Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem yang baik di IKN, tentunya," kata Raja Juli di Gedung DPR RI, Senin, 10 Juni 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 37,41 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN bersama Komisi V DPR untuk pelaksanaan anggaran hingga Mei 2024.

“Rinciannya adalah sumber daya air Rp 1,57 triliun antara lain, untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A. Kemudian pembangunan 20 embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dengan progres 96 persen,” katanya di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki juga menjelaskan bahwa di sektor Bina Marga, dukungan anggaran sebesar Rp 17,56 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan tol IKN di ruas 5A yang telah mencapai progres 85 persen.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 6,86 triliun dialokasikan untuk infrastruktur perumahan, dengan rincian progres pembangunan rumah tapak menteri mencapai 91 persen. Basuki juga menambahkan bahwa pembangunan hunian untuk Polri dan BIN telah mencapai 58 persen, hunian ASN 53 persen, dan hunian Paspampres 48 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun.

"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.

Total biaya yang diperlukan untuk pembangunan IKN diperkirakan sekitar Rp 466 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN. "Sebagian besar akan berasal dari Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta," ujar Febrio pada Senin, 27 Mei 2024.

Untuk mendorong partisipasi sektor swasta, pemerintah telah menyiapkan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024. Febrio menjelaskan bahwa pemerintah berharap dapat melihat investasi baru dan menarik lebih banyak investasi ke IKN. Namun, Febrio menegaskan bahwa penerimaan ini tidak akan mengurangi basis penerimaan negara yang sudah ada.

SUKMA KANTHI NURANI  | RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Tahun Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

5 jam lalu

Kepadatan Arus Balik di Tol Semarang- Petugas Kepolisian ikut mengatur kendaraan pemudik yang hendak masuk pintu tol Banyumanik arah Jakarta, Senin. 15 April 2024. Setelah pukul 06.46 jalan tol dibuka dua arah, Jasamarga Transjawa Tol kembali menerapkan rekayasa one way ke arah Jakarta kembali pada pukul 09.42 WIB. Tempo/Budi Purwanto
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini belanja negara telah mencapai 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi APBN tahun ini


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

5 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

6 jam lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya


Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

9 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Profesor Ekonomi Unair Jelaskan Kenapa IKN Belum Dapat Investor Asing

Bukan sekadar Jokowi atau ASN cepat pindah, profesor ekonomi Unair ini menjelaskan kenapa IKN belum dapat investor asing.


Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

Kementerian PUPR menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

12 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

Dari 8 nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.


Rampung, Bilah Sayap Garuda ke-4650 pada Kantor Presiden di IKN Sudah Terpasang

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Rampung, Bilah Sayap Garuda ke-4650 pada Kantor Presiden di IKN Sudah Terpasang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di IKN.


Terpopuler: Kontroversi Kendaraan Wajib Asuransi, Respons Erick Thohir dan Jokowi usai Whoosh Dituding Rugikan Wika

15 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Terpopuler: Kontroversi Kendaraan Wajib Asuransi, Respons Erick Thohir dan Jokowi usai Whoosh Dituding Rugikan Wika

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 21 Juli 2024 dimulai dari penolakan PKS atas rencana pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor.


Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

1 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Sedikitnya ada empat pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di IKN.