TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.
"Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem yang baik di IKN, tentunya," kata Raja Juli di Gedung DPR RI, Senin, 10 Juni 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 37,41 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN bersama Komisi V DPR untuk pelaksanaan anggaran hingga Mei 2024.
“Rinciannya adalah sumber daya air Rp 1,57 triliun antara lain, untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A. Kemudian pembangunan 20 embung di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dengan progres 96 persen,” katanya di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki juga menjelaskan bahwa di sektor Bina Marga, dukungan anggaran sebesar Rp 17,56 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan tol IKN di ruas 5A yang telah mencapai progres 85 persen.
Selain itu, anggaran sebesar Rp 6,86 triliun dialokasikan untuk infrastruktur perumahan, dengan rincian progres pembangunan rumah tapak menteri mencapai 91 persen. Basuki juga menambahkan bahwa pembangunan hunian untuk Polri dan BIN telah mencapai 58 persen, hunian ASN 53 persen, dan hunian Paspampres 48 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun.
"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.
Total biaya yang diperlukan untuk pembangunan IKN diperkirakan sekitar Rp 466 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN. "Sebagian besar akan berasal dari Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta," ujar Febrio pada Senin, 27 Mei 2024.
Untuk mendorong partisipasi sektor swasta, pemerintah telah menyiapkan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024. Febrio menjelaskan bahwa pemerintah berharap dapat melihat investasi baru dan menarik lebih banyak investasi ke IKN. Namun, Febrio menegaskan bahwa penerimaan ini tidak akan mengurangi basis penerimaan negara yang sudah ada.
SUKMA KANTHI NURANI | RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI | ILONA ESTHERINA
Pilihan Editor: Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Tahun Depan
