Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

image-gnews
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mewajibkan pekerja lepas atau freelance untuk ikut program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Namun, Badan Pengelola atau BP Tapera masih menggodok ketentuan iurannya. 

“Apakah tiga persen atau seperti apa, kami belum tetapkan. Kami sangat mengakomodasi masukan,” kata Sugiyarto dalam diskusi yang digelar virtual pada Selasa, 11 Juni 2024.

Pemerintah mewajibkan pekerja swasta dan pekerja mandiri yang memenuhi syarat untuk ikut program Tapera setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021. Beleid tersebut merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. 

Pasal 5 dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Pekerja juga harus memiliki penghasilan tetap setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri. 

“Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera,” bunyi Pasal 20 ayat (2) PP Nomor  21 Tahun 2024.

Kemudian, Pasal 55 menyebutkan bahwa pekerja mandiri yang melanggar ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta akan dikenai sanksi peringatan tertulis oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Peringatan tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing sepuluh hari kerja. 

Sementara sanksi administratif bagi pengusaha lebih beragam. Mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, memublikasi ketidakpatuhan pemberi kerja, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. Untuk besaran denda administratif yang dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang wajib dibayarkan. 

“Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir,” tulis Pasal 56 ayat (2) huruf d PP tersebut.

Kebijakan Tapera pun menuai polemik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono lalu mengatakan pemberlakuan kebijakan ini berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR.

"Jadi kalo misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Menteri Keuangan juga kami akan ikut," ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

RIRI RAHAYU  | ANDIKA DWI | ANTARA

Pilihan Editor: Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

10 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

8 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

Kratom punya nama latin Mitragyna Speciosa, disebut memiliki kandungan narkotika, tapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.


Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

Relawan mengatakan isu cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta hanya ketakutan dari lawan politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

10 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.


Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan tetap bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Adapun KIM adalah koalisi pengusung presiden terpilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang berisikan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai politik lainnya.


Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempengaruhi partainya di perhelatan Pilkada 2024. Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri kegiatan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22 Juni 2024.


Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

20 jam lalu

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di kediaman mempelai perempuan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan keponakannya, Adityo Rimbo Galih Samudro yang mempersunting Aisyah Nooratisy, pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

22 jam lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, yang merupakan putra adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Anak sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman itu, menikahi Aisyah Nooratisy, yang merupakan putri mendiang Hardono, seorang politikus dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

23 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.