Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

image-gnews
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut terdapat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Pada IHPS II Tahun 2023 tersebut, termuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya. 

BPK dalam laporannya menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kementerian PUPR yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

"Serta telah mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN, sebagai upaya memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan (forest city), kota spons (sponge city), dan kota cerdas (smart city) sebagai prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN," seperti dikutip dari laporan BPK, Senin, 10 Juni 2024.

Temuan Permasalahan dalam Pembangunan IKN

Dari hasil pemeriksaannya, BPK menemukan sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN yakni:

1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN. "Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana," tulis BPK.

2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai. Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL). Selain itu juga karena belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal. "Di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk 
pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali," tulis BPK.

Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan 
infrastruktur IKN Tahap I.

Rekomendasi BPK

Atas sejumlah permasalahan dalam pembangunan IKN tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Menginstruksikan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada RPJMN periode selanjutnya.

Selain itu, Menteri PUPR diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan. 

2. Meningkatkan koordinasi antarpihak/instansi terkait, terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan dalam proses pembebasan lahan.

3. Memantau dan mengevaluasi kebutuhan material dan peralatan kontruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.

Beberapa pihak yang dimaksud adalah: Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastruktur IKN; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemutakhiran harga material batu split.

Tak hanya itu, Menteri PUPR juga direkomendasikan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk merencanakan suatu skema atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. Selain itu, Menteri PUPR diminta berkoordinasi dengan Otorita IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan atau pembangunan pada pembangunan infrastruktur IKN tahap I serta tahap selanjutnya dengan cara merancang timeline serah terima aset.

4. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun: Ketentuan tata kelola aset atas hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya, sebelum diserahkan kepada Otorita IKN dan Ketentuan yang lebih spesifik tentang peralihan aset dari Kementerian dan Lembaga kepada Otorita IKN.

RR ARIYANI

Pilihan Editor: Setumpuk Masalah IKN dari Investor hingga Pembangunan Infrastruktur Dasar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

4 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Otorita IKN meninjau perkembangan proyek ibu kota baru itu.


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

6 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

9 jam lalu

Suasana ruas Jalan Tol Batang-Semarang yang sepi di Jembatan Kalikuto, Batang, Jawa Tengah, Kamis 6 Mei 2021. Di hari pertama penerapan larangan mudik 2021 sejumlah ruas tol Trans Jawa di Jawa Tengah sepi yang didominasi kendaraan angkutan barang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT PII per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non -nfrastruktur dengan total nilai investasi Rp 534 triliun


Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

13 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pembangunan Bandar IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara IKN molor gara-gara hujan. Akan dilakukan modifikasi cuaca.


Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

13 jam lalu

Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

Presiden Jokowi total 4 kali membongkar pasang kursi menteri alias reshuffle kabinet dalam kurun setahun terakhir.


Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

23 jam lalu

Presiden Indonesia, Joko Widodo disambut kehadirannya oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Kunjungan Joko Widodo di Abu Dhabi untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

Presiden Jokowi menyoroti dua poin penting dari lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024


Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

23 jam lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat Training & Workshop of Marine Spatial Planning to Advance Blue Economy in the Balikpapan Bay. Dok. KKP
Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa dia masih menuggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

1 hari lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

Sebuah riset menunjukkan permintaan rumah dan tanah di wilayah sekitar IKN tumbuh 63,4 persen. Pembeli didominasi orang Jakarta.