Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wamenkes: 1.503 Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS BPJS Kesehatan

image-gnews
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022. Rapat tersebut membahas kondisi terkini kasus Hepatitis akut dan langkah-langkah penanganannya, membahas persiapan transisi pandemi menuju endemic termasuk penanganan emerging desease, dan membahas penjelasan persiapan pelaksanaan vaksinasi di Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022. Rapat tersebut membahas kondisi terkini kasus Hepatitis akut dan langkah-langkah penanganannya, membahas persiapan transisi pandemi menuju endemic termasuk penanganan emerging desease, dan membahas penjelasan persiapan pelaksanaan vaksinasi di Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 1.053 rumah sakit di Indonesia telah siap untuk menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Data ini merupakan catatan yang dihimpun hingga 20 Mei 2024. Namun, jumlahnya masih jauh dari angka target, yakni 2.432 rumah sakit pada 2024.

"Ada 3.176 rumah sakit di seluruh Indonesia. Namun, rumah sakit pemerintah hanya 39 persen di antaranya atau sebanyak 1.202 unit. Sisanya 1.975 merupakan rumah sakit milik swasta. Jika dilihat berdasarkan kelasnya, mayoritas kelas rumah sakit pemerintah adalah kelas C, jumlahnya sekitar 54 persen," ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada hari ini, Kamis, 6 Juni 2024.

Dante menjelaskan, Kemenkes telah melakukan survei daring terhadap 3.176 rumah sakit di Indonesia. Dari survei tersebut, diketahui 3.057 rumah sakit yang bisa mengimplementasikan sistem KRIS. Sementara 119 rumah sakit dikecualikan dengan beberapa alasan. 

"Dari survei yang kami lakukan per 20 Mei 2024, ternyata yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS itu sebanyak 79,05 persen (2.316 rumah sakit). Memang banyak sekali yang sudah memenuhi kriteria KRIS," kata Dante. 

Kemudian, 363 rumah sakit lainnya memenuhi 11 kriteria, 343 rumah sakit memenuhi 10 kriteria, 272 rumah sakit memenuhi 9 kriteria dan 63 lagi belum memenuhi kriteria KRIS. 

Adapun kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS terdiri atas 12 kriteria. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur dan temperatur ruangan. 

Kemudian, ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau non-infeksi, lalu kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Ada pula tirai atau partisi antar-tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas dan satu outlet oksigen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS tidak berlaku untuk empat kategori. Mulai dari pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi, perawatan intensif, pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa, serta ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus.

Penerapan fasilitas ruang perawatan berdasarkan KRIS akan mulai berlaku di seluruh Indonesia paling lambat pada 30 Juni 2025. Penerapan dlaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Jika rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sebelum 3O Juni 2025, maka pembayaran tarif BPJS Kesehatan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang menjadi hak peserta. 

Presiden memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri agar mampu menerapkan sistem baru KRIS. Menjelang 30 Juni 2025, rumah sakit boleh menyelenggarakan sebagian atau seluruh sistem KRIS. Rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Penerapan KRIS kana dimulai paling lambat 30 Juni 2025. "Manfaat tarif dan iuran paling lambat akan ditetapkan 1 Juli 2025. Jadi setelah penetapan, satu hari kemudian kita akan melakukan penetapan iuran," kata Dante.

Pilihan Editor: Sebelum Perubahan Sistem Layanan Kesehatan Jadi KRIS, Cek Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

3 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Ketahui manfaat utama BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Di antaranya iuran terjangkau, layanan kesehatan lengkap, hingga mengcover penyakit kronis.


Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

5 hari lalu

Prof Bus (batik hitam-kiri) didampingi oleh Advokat LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan (kanan) dan Perwakilan KIKA, Satria Unggul (belakang) sampaikan surat keberatan terkait pemberhentiannya dari jabatan Dekan FK Unair, Senin 8 Juli 2024. HANAA SEPTIANA/Tempo
Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

Dekan FK Unair Budi Santoso mengatakan akan tetap kritis soal kebijakan pemerintah setelah meminta maaf dan mengaku sempat kelewatan berpendapat.


Prof Bus Jadi Dekan FK Unair Lagi, Bagaimana dengan Sikap Melawan Dokter Asing Kemenkes?

5 hari lalu

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
Prof Bus Jadi Dekan FK Unair Lagi, Bagaimana dengan Sikap Melawan Dokter Asing Kemenkes?

Setelah merangkul dan menyebutnya sahabat, Rektor Nasih memperingatkan Dekan FK Unair soal kebebasan berpendapat. Apa kata Prof Bus?


Pemecatan Dekan FK Unair, Prof Bus: Tidak Ada Alasannya di SK

6 hari lalu

Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 4 Juli 2024. Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir. ANTARA/Didik Suhartono
Pemecatan Dekan FK Unair, Prof Bus: Tidak Ada Alasannya di SK

Benarkah pemecatan Dekan FK Unair karena menolak kebijakan Kemenkes tentang dokter asing?


Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

6 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti 
saat peluncuran inovasi digital Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), Senin 8 Juli 2024.
Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru, Face Recognition BPJS Kesehatan (Frista), pada Senin, 8 Juli 2024.


Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

6 hari lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

Menteri Kesehatan masih mencari solusi terbaik dari persoalan tingginya harga obat di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga.


Kisah Dini, Bidan di Desa Terpencil Uzuzozo NTT yang Berantas Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil

6 hari lalu

Theresia Dwiaudina, bidan di Desa Uzuzozo NTT. TEMPO/ Abul Ala Maududi Ilhamda.
Kisah Dini, Bidan di Desa Terpencil Uzuzozo NTT yang Berantas Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil

Kisah Dini, bidan di desa terpencil Uzuzozo NTT yang gigih membantu ibu-ibu hamil serta memberantas stunting.


Top 3 Tekno: Curiga Pemecatan Dekan FK Unair, RS Kariadi Tuding Profesor Undip Fitnah

7 hari lalu

Suasana Aksi #SaveProfBus di depan Patung FK Unair, Kamis 4 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
Top 3 Tekno: Curiga Pemecatan Dekan FK Unair, RS Kariadi Tuding Profesor Undip Fitnah

Berita pemecatan Dekan FK Unair dan silang pernyataan Profesor Undip - RS Kariadi sama berpangkal soal kritik ke Kemenkes.


RSUP Dr Kariadi Bantah Tawarkan Posisi Dokter dengan Syarat Khusus pada Guru Besar FK Undip

8 hari lalu

RSUP. Dr. Kariadi Semarang. rskariadi.co.id
RSUP Dr Kariadi Bantah Tawarkan Posisi Dokter dengan Syarat Khusus pada Guru Besar FK Undip

RSUP Dr Kariadi menyatakan tidak menawarkan posisi dokter spesialis bedah saraf, maupun syarat khusus untuk lowongan tersebut.