Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

image-gnews
Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, meyakini bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan mengalami nasib yang sama seperti kasus korupsi Asabri.

Dalam konferensi pers di Jakarta, 31 Mei 2024, Moeldoko menegaskan bahwa Tapera adalah simpanan yang aman dan tidak akan hilang, bukan iuran atau potongan penghasilan.

"Pemerintah ingin memastikan Tapera tidak mengalami hal yang seperti Asabri. Dengan dibentuknya Komite Tapera, saya yakin pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, karena semua bentuk investasi Tapera ada yang kontrol yakni Komite dan OJK," kata Moeldoko, dilansir dari Antara.

Moeldoko juga mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi di Asabri menyebabkan korupsi, berbeda dengan Tapera yang diawasi ketat. Menyoal kasus korupsi Asabri, banyak pula yang mengaitkannya dengan kasus Jiwasraya. Berikut adalah kilas balik kronologi kedua kasus tersebut.

Kilas Balik Kasus Asabri

Kasus mega korupsi yang melibatkan PT Asabri telah menjadi sorotan sejak 2023, ketika terungkap bahwa Benny Tjokrosaputro terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan surat tuntutan, nilai kerugian negara mencapai Rp22.788 triliun. Benny awalnya dituntut hukuman mati oleh JPU, namun dalam putusan pengadilan, ia dinyatakan tidak bersalah. Hal ini disebabkan beberapa alasan, termasuk pelanggaran asas penuntutan oleh JPU dan kurangnya bukti yang cukup.

Hakim memutuskan bahwa perbuatan korupsi Benny terjadi saat negara dalam situasi aman, bukan dalam keadaan darurat. Selain itu, karena ia telah dihukum seumur hidup dalam kasus Jiwasraya, hukuman yang dijatuhkan untuk kasus Asabri adalah nihil.

"Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kamis, 12 Januari 2023.

Meskipun tuntutan mati diatur dalam undang-undang, hakim menjelaskan bahwa hukuman mati bersifat opsional dan tidak ada keharusan untuk menjatuhkannya. Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 6,08 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kilas Balik Kasus Jiwasraya

Kasus Jiwasraya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Permasalahan dimulai sejak 2011 ketika laporan keuangan Jiwasraya tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada 2014, meskipun tengah menghadapi masalah keuangan, Jiwasraya mampu mensponsori klub sepak bola Manchester City, menimbulkan tanda tanya besar.

Menurut artikel dari Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), kondisi keuangan Jiwasraya sempat membaik berkat produk JS Saving Plan dengan pendapatan Rp 21 triliun. Namun, pada 2018, ketidakberesan kembali muncul ketika direktur utama dan direktur keuangan Jiwasraya dicopot. Asmawi Syam, yang kemudian menjabat sebagai direktur utama, melaporkan keanehan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN.

Audit oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) menemukan bahwa laporan keuangan 2017 mengalami koreksi signifikan dari laba Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi gagal bayar kepada nasabah dan mengundang BPK serta BPKP untuk melakukan audit investigasi.

Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan ketidakmampuan membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Direksi baru, Hexana Tri Sasongko, mengungkapkan bahwa perusahaan membutuhkan dana Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas, sementara aset hanya Rp 23,26 triliun dan kewajiban mencapai Rp 50,5 triliun.

Pada November 2019, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan ke Kejaksaan Agung setelah menemukan laporan keuangan yang tidak transparan dan investasi buruk pada saham-saham. Pemeriksaan perseroan meningkat menjadi penyidikan kasus korupsi pada Desember 2019, mengungkapkan bahwa Jiwasraya menempatkan 95% dana investasi pada aset berisiko.

Kasus ini berlanjut hingga 2021, dan pada 25 Agustus 2021, enam terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda atas kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16 triliun. Mereka adalah Heru Hidayat, Syahwirman, Joko Hartono, Hary Prasetyo, Rahim Hendrisman, dan Benny Tjokrosaputro. Keputusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

PUTRI SAFIRA PITALOKA (MAGANG PLUS) | MOHAMMAD HATTA MUARABAGJA

Pilihan Editor: Moeldoko Dukung Penuh Tapera sampai Meyakini Tak Berakhir seperti Kasus Korupsi Asabri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

8 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).


Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

10 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PLN per hari ini. Usai menyandang jabatan itu, Andi tak banyak bicara.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

17 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


Begini Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah Bertemu Jelang Olimpiade Paris 2024

19 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersilaturahmi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, Senin, 23 Juli 2024. (Instagram/@erickthohir)
Begini Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah Bertemu Jelang Olimpiade Paris 2024

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersilaturahmi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, menjelang Olimpiade Paris 2024.


Revisi UU TNI, Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir Dwifungsi Hidup Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Revisi UU TNI, Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir Dwifungsi Hidup Lagi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari revisi UU TNI, Khususnya soal isu menghidupkan lagi dwifungsi.


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Moeldoko Sebut Eks Anggota Jamaah Islamiyah Masih Perlu Pendampingan

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Sebut Eks Anggota Jamaah Islamiyah Masih Perlu Pendampingan

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pembubaran organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan sesuatu yang positif.


Istana Sebut Konflik Sosial di Pulau Haruku Maluku Sudah Selesai

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Konflik Sosial di Pulau Haruku Maluku Sudah Selesai

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengharapkan tidak ada lagi gesekan di Pulau Haruku, Maluku.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 20 perusahaan pelat merah berhasil memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp85,52 triliun.