Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Jepara Artha Tahap I Senilai Rp 61,5 M

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayar klaim simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Jepara Artha untuk tahap I. Hingga Rabu, 29 Mei 2024, klaim simpanan milik 29.642 nasabah itu telah dibayarkan senilai Rp 61,5 miliar.

LPS sebelumnya telah mencabut izin usaha BPR yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah tersebut pada 21 Mei 2024. Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto, mengatakan lembaganya langsung bergerak merekonsiliasi dan memverifikasi data simpanan serta informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

"Dalam waktu 5 hari kerja setelah BPR Jepara Artha ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap I,” ujar dia dalam keterangan resmi.

Dimas meminta para nasabah penyimpan yang statusnya telah ditetapkan sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar mengajukan pembayaran simpanan melalui bank pembayar yang ditunjuk. Adapun bank-bank tersebut antara lain BRI KC Jepara, BRI Unit Pengkol, BRI Unit Batealit, BRI Unit Margoyoso, BRI Unit Welahan, BRI Unit Pelemkerep, BRI Unit Bugel, BRI Unit Ngabul, BRI Unit Srobyong, BRI Unit Bangsri dan BRI Unit Kelet. 

Dia juga mengimbau para nasabah BPR Jepara Artha yang belum masuk dalam pembayaran tahap I ini agar tetap tenang dan tak khawatir. Nasabah diminta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai Undang-Undang LPS, proses verifikasi harus diselesaikan paling lama 90 hari kerja sejak izin usaha dicabut, artinya dalam hal ini 30 September 2024. Namun, kata Dimas LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat rampung 100 persen kurang dari 90 hari kerja.

Dia menjelaskan, para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Dokumen tersebut adalah identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito. Nasabah terlebih dahulu dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Jepara Artha atau melalui situs resmi LPS.

LPS menekankan, nasabah BPR Jepara Artha dan bank lain di seluruh Indonesia tak perlu khawatir untuk menabung di bank. Pasalnya, LPS hadir memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan. Nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta tak melakukan pidana yang merugikan bank.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan bank yang dilikuidasi di seluruh Indonesia, sepenuhnya menggunakan dana milik LPS. "Saat ini, LPS memiliki aset sebanyak Rp 225 triliun yang diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini," tutur Dimas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

1 hari lalu

Bisnis dan institusi telah terganggu oleh pemadaman TI besar-besaran yang juga berdampak pada bandara-bandara di AS, Inggris, Spanyol, Belanda, Perancis, Jerman dan Malaysia [Tom Westbrook/Reuters]
Pemadaman Internet Global Picu Kekacauan di Amerika Serikat, Eropa, Asia hingga Australia

Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan 'tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa pemadaman internet ini adalah insiden keamanan siber'.


OJK: Belum Ada Permohonan Resmi Akuisisi Bank Muamalat Usai Batal Dicaplok BTN

1 hari lalu

Nasabah tengah melakukan transaksi perbankan di Bank Muamalat di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Rencana merger unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan PT Bank Muamalat Tbk semakin benderang. Tempo/Tony Hartawan
OJK: Belum Ada Permohonan Resmi Akuisisi Bank Muamalat Usai Batal Dicaplok BTN

Usai Bank Muamalat Indonesia batal diakuisisi BTN, hingga kini belum ada permohonan resmi terkait aksi korporasi serupa kepada OJK.


Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

3 hari lalu

Andi Timo Pangerang. Foto: Facebook
Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga rangkap jabatan sebagai kader partai dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


BRI Raih Peringkat 110 Global Top 1.000 Banks 2024 Versi The Banker, Ini Profil Media Ekonomi Asal London

3 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso berfoto bersama jajaran direksi, saat memaparkan kinerja keuangan 2023 di Jakarta, 31 Januari 2024. Dok.BRI
BRI Raih Peringkat 110 Global Top 1.000 Banks 2024 Versi The Banker, Ini Profil Media Ekonomi Asal London

Profil The Banker Media Asal London yang merilis BRI Raih Peringkat 110 Global Top 1.000 Banks.


PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

3 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Menkominfo Budi Ari Setiadi (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan mayoritas akun yang terlibat judi online bukan milik perusahaan.


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


BSI Berambisi Menjadi Top 3 Bank Syariah Global

7 hari lalu

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan sambutan saat pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. BSI International Expo 2024 yang berlangsung 20-23 Juni 2023 diikuti 270 tenant dari dalam dan luar negeri untuk mengenalkan pelaku usaha halal ke dalam industri global dengan menargetkan jumlah transaksi mencapai Rp1 triliun. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BSI Berambisi Menjadi Top 3 Bank Syariah Global

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pasang target untuk menjadi top tiga teratas bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahu


Cara Membuat Rekening Tabungan Anak di Bawah Umur

8 hari lalu

Petugas menyerahkan buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) kepada pelajar di SDN Pondok Labu 07, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Sebanyak 500 pelajar mendapatkan tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dalam rangka mendukung program OJK untuk kepemilikan mendapatkan rekening siswa One Student One Account Bank DKI mendorong budaya menabung sejak dini serta sebagai bentuk penerapan literasi dan inklusi keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cara Membuat Rekening Tabungan Anak di Bawah Umur

Dengan memiliki rekening tabungan anak akan mengajarkan membiasakan diri untuk menabung sejak dini. Bagaimana cara membuatnya?


Usai Batal Diakuisisi BTN, Ini Respons Bank Muamalat

9 hari lalu

Nasabah tengah melakukan transaksi perbankan di Bank Muamalat di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Rencana merger unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan PT Bank Muamalat Tbk semakin benderang. Tempo/Tony Hartawan
Usai Batal Diakuisisi BTN, Ini Respons Bank Muamalat

Corporate Secretary Bank Muamalat, Hayunaji, angkat bicara soal BTN yang membatalkan rencana untuk mengakuisi bank syariah tersebut.


Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

9 hari lalu

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Komite Parlemen Thailand untuk Keamanan Nasional, Urusan Perbatasan, Strategi Nasional, dan Reformasi Nasional, mengenai temuan bahwa bank-bank Thailand telah memfasilitasi transaksi uang di Myanmar. kesepakatan senjata di Myanmar, di Bangkok, Thailand, 11 Juli 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

Bank-bank besar Thailand membela diri pada Kamis 11 Juli 2024 terhadap kritik bahwa mereka memfasilitasi pembelian senjata oleh junta Myanmar.