Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kominfo Buka Peluang Starlink Beroperasi di Perkotaan, APJII Minta Pemerintah Tentukan Sikap

image-gnews
Layanan internet Starlink dari SpaceX terdiri dari ground terminal (kanan) dan antena untuk internet satelit kecepatan tinggi. Dok.SpaceX
Layanan internet Starlink dari SpaceX terdiri dari ground terminal (kanan) dan antena untuk internet satelit kecepatan tinggi. Dok.SpaceX
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan ada potensi layanan internet berbasis satelit, Starlink, bisa beroperasi di kawasan perkotaan atau urban area yang ada di Indonesia. Menurut dia, keputusan lokasi diperbolehkannya Starlink beroperasi tergantung kebutuhan.

Ia menilai, selama regulasinya jelas, kelak jika Starlink ini digunakan di perkotaan, tidak akan berdampak pada layanan internet lokal. Ia memastikan kementeriannya tidak akan memperlakukan Starlink sebagai anak emas.

Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII Muhammad Arif menyatakan secara regulasi potensi Starlink masuk ke kawasan perkotaan tidaklah salah. Sebab, izin yang dikantongi Starlink selama beroperasi di Indonesia serupa dengan izin yang dimiliki oleh penyedia layanan internet lokal.

"Tapi ini tentang national interest, bagaimana pemerintah menyikapi setelah adanya teknologi baru yang hadir," ujarnya ditemui di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Karena itu, menurut dia, Kominfo selaku regulator harus memberikan batasan perihal cakupan operasional penyedia layanan internet asal Amerika Serikat itu.

Arif mengungkapkan, pemerintah awalnya membawa Starlink ke Indonesia untuk melengkapi gap-gap pemerataan infrastruktur serta untuk menjangkau area-area layanan pemerintah yang sulit dijangkau oleh penyedia internet lokal. "Ya, stay that way. Stay di sana (rural area) saja Starlink," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebab, ia berpendapat, apabila Starlink juga ikut masuk ke urban area atau ke area yang sudah dilakukan oleh penyedia layanan internet lokal, maka akan menyebabkan infrastruktur telekomunikasi menjadi tumpang tindih. Khususnya di kota-kota besar.

"Terus buat apa hadirnya Starlink? Starlink seharusnya untuk melengkapi gap-gap, seperti 3T, rural area, pulau, yang memang ternyata kita enggak bisa jangkau," ucap Arif.

Ia berharap nantinya pemerintah bisa lebih bijak dalam menilai urgensi masuknya Starlink ke Indonesia. Karena itu, ia menyarankann kepada pemerintah agar membuat batasan terhadap penyedia layanan internet sesuai peruntukkannya, sehingga tidak mubazir. 

Pilihan Editor: KCIC Jual 100 Ribu Tiket Woosh di Libur Panjang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

22 jam lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

1 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

3 hari lalu

Ilustrasi wifi di ponsel. Shutterstock
Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

Password WiFi yang dibobol menjadi pintu masuk peretas mencuri data-data pengguna jaringan, termasuk data penting.


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

5 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

5 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

6 hari lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodj bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN. i Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 10 Juli 2024..
PLN Ajukan Rp3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen.


Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

6 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di masyarakat mulai dari penyelenggaraan haji, Tapera, hingga judi online.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

6 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.


Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

7 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

Erick Thohir menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.


Begini Cara Mengaktifkan dan Menghentikan Paket Darurat Telkomsel

7 hari lalu

Logo baru Telkomsel. Foto: telkomsel.com
Begini Cara Mengaktifkan dan Menghentikan Paket Darurat Telkomsel

Berikut panduan lengkap cara mengaktifkan dan menghentikan paket darurat Telkomsel.