Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Maharani Tanggapi Kritik Megawati soal Revisi UU Penyiaran yang Larang Jurnalisme Investigasi

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menyalakan obor perjuangan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.  (TEMPO/ Febri Angga Palguna).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menyalakan obor perjuangan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. (TEMPO/ Febri Angga Palguna).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi  pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung revisi Undang-undang Penyiaran (UU Penyiaran) karena melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.

Puan juga memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran telah sepengetahuan dirinya. Selain itu, proses saling mengawal dan koordinasi dalam pembahasan revisi beleid itu juga tetap berlangsung.

Dia menyatakan Fraksi PDIP DPR akan terus mengawal pembahasan revisi Undang-undang itu. "Ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut," ujar Ketua DPP PDIP itu saat ditemui di lokasi Rakernas PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Megawati mengkritik prosedur revisi UU yang terkesan tiba-tiba. Sampai akhirnya ia bertanya kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

"Lah bayangkan, dong, pakai revisi Undang-Undang MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba, (saat) masa reses," katanya. Hal-hal tersebut disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat lalu.

Secara spesifik Megawati juga menyinggung nama Puan saat mempersoalkan prosedur revisi Undang-undang tersebut. "Saya sendiri sampai bertanya kepada Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, 'Ini apaan, sih?' Mbak Puan lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat, ya?" ucap Megawati.

Soal larangan jurnalisme investigasi dalam draf UU Penyiaran pun tak luput dipersoalkan Megawati. “Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, ‘Hei, kamu itu ada Dewan Pers, loh. Lalu, harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik.’ Lah, kok, enggak boleh, ya, kalau ada investigasinya? Loh, itu, kan, artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah loh,” ujar Megawati.

Presiden Kelima RI itu kemudian menceritakan di masa lalu kerap bercengkrama dengan awak media. “Saya banyak teman dulu kan waktu PDI. Wah, saya sama pers itu suka makan lesehan itu di Kebayoran, nasi uduk. Enak banget sama wartawan-wartawan, muda-muda. Terus kan saya ajari, kamu kalau ini jadi pers yang betul,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pembahasan revisi UU Penyiaran saat ini berada di Badan Legislasi DPR. Artinya, draft resmi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau RUU Penyiaran itu masih dibahas dan belum diserahkan ke pemerintah.

Sukamta berujar keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan revisi tersebut berada di tangan Baleg. "Sekarang kan ada di Baleg, terserah Baleg aja mau dilanjutkan atau dihentikan," kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Mei 2024.

Ia sendiri mengaku tak ada masalah jika anggota Baleg tak melanjutkan pembahasan tersebut. "Dihentikan juga enggak papa kok," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkap belum menerima draf beleid resmi. Kementeriannya masih menunggu untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

"Begini, sekarang logikanya begini. Barang yang belum resmi kita komentarin terus kita kasih arahan, bagaimana coba?" ucapnya dalam konferensi pers via Zoom, Jumat, 24 Mei 2024.

Oleh karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan sikap terhadap revisi UU Penyiaran yang menuai polemik. Meski masih dibahas, sejumlah pihak sudah melayangkan berbagai kritik pada pasal yang tertuang dalam draf revisi UU Penyiaran tersebut.

Dewan Pers menyoroti sejumlah pasal yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers. Terlebih, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak masuk konsideran RUU Penyiaran. 

Salah satu pasal yang disorot ialah, Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan sengketa pemberitaan padahal hal itu bertentangan dengan UU Pers. Ada pula pasal yang menyebut larangan penayangan jurnalisme investigasi.

Tak hanya penolakan dari berbagai komunitas jurnalis, sejumlah civitas akademisi turut mengkritik pasal-pasal yang tertuang dalam revisi tersebut. Misalnya, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Pakar Media Universitas Airlangga (Unair), Pakar Komunikasi Unand.

Teranyar, aksi demonstrasi bahkan digelar oleh para jurnalis di sejumlah kota di Indonesia. Tercatat puluhan pewarta dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Cianjur, Rabu, 22 Mei 2024. Mereka menolak adanya revisi UU tersebut.

ANTARA | AISYAH AMIRA WAKANG

Piliihan Editor: UMY Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan karena Mengancam Kemerdekaan Pers

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puan Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong di Momen Idul Adha 2024

11 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong di Momen Idul Adha 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha dengan semangat gotong royong, sekaligus sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama.


Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

1 hari lalu

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan bukunya yang berjudul Gibran The Next President di Kota Solo, Jawa Tengah, pada, Jumat (14/6).
Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan buku berjudul Gibran The Next President. Ia mengaku bukan simpatisan maupun dibayar siapapun dalam membuatnya.


Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

3 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

Dia mengklaim PDIP tidak pernah berhenti berjuang dalam mendukung perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

3 hari lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Interaksi Anies-PDIP Jelang PIlkada Jakarta dalam Sorotan Pakar dan Pengamat

6 hari lalu

Interaksi Anies-PDIP Jelang PIlkada Jakarta dalam Sorotan Pakar dan Pengamat

Anies dinilai berkepentingan menjaga kartu politiknya tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029 dan kemungkinan didukung PDIP di Pilkada Jakarta.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

7 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

7 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.


DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

9 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.