Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Maharani Tanggapi Kritik Megawati soal Revisi UU Penyiaran yang Larang Jurnalisme Investigasi

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menyalakan obor perjuangan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.  (TEMPO/ Febri Angga Palguna).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menyalakan obor perjuangan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. (TEMPO/ Febri Angga Palguna).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi  pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung revisi Undang-undang Penyiaran (UU Penyiaran) karena melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.

Puan juga memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran telah sepengetahuan dirinya. Selain itu, proses saling mengawal dan koordinasi dalam pembahasan revisi beleid itu juga tetap berlangsung.

Dia menyatakan Fraksi PDIP DPR akan terus mengawal pembahasan revisi Undang-undang itu. "Ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut," ujar Ketua DPP PDIP itu saat ditemui di lokasi Rakernas PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Megawati mengkritik prosedur revisi UU yang terkesan tiba-tiba. Sampai akhirnya ia bertanya kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

"Lah bayangkan, dong, pakai revisi Undang-Undang MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba, (saat) masa reses," katanya. Hal-hal tersebut disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat lalu.

Secara spesifik Megawati juga menyinggung nama Puan saat mempersoalkan prosedur revisi Undang-undang tersebut. "Saya sendiri sampai bertanya kepada Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, 'Ini apaan, sih?' Mbak Puan lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat, ya?" ucap Megawati.

Soal larangan jurnalisme investigasi dalam draf UU Penyiaran pun tak luput dipersoalkan Megawati. “Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, ‘Hei, kamu itu ada Dewan Pers, loh. Lalu, harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik.’ Lah, kok, enggak boleh, ya, kalau ada investigasinya? Loh, itu, kan, artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah loh,” ujar Megawati.

Presiden Kelima RI itu kemudian menceritakan di masa lalu kerap bercengkrama dengan awak media. “Saya banyak teman dulu kan waktu PDI. Wah, saya sama pers itu suka makan lesehan itu di Kebayoran, nasi uduk. Enak banget sama wartawan-wartawan, muda-muda. Terus kan saya ajari, kamu kalau ini jadi pers yang betul,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pembahasan revisi UU Penyiaran saat ini berada di Badan Legislasi DPR. Artinya, draft resmi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau RUU Penyiaran itu masih dibahas dan belum diserahkan ke pemerintah.

Sukamta berujar keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan revisi tersebut berada di tangan Baleg. "Sekarang kan ada di Baleg, terserah Baleg aja mau dilanjutkan atau dihentikan," kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Mei 2024.

Ia sendiri mengaku tak ada masalah jika anggota Baleg tak melanjutkan pembahasan tersebut. "Dihentikan juga enggak papa kok," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkap belum menerima draf beleid resmi. Kementeriannya masih menunggu untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

"Begini, sekarang logikanya begini. Barang yang belum resmi kita komentarin terus kita kasih arahan, bagaimana coba?" ucapnya dalam konferensi pers via Zoom, Jumat, 24 Mei 2024.

Oleh karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan sikap terhadap revisi UU Penyiaran yang menuai polemik. Meski masih dibahas, sejumlah pihak sudah melayangkan berbagai kritik pada pasal yang tertuang dalam draf revisi UU Penyiaran tersebut.

Dewan Pers menyoroti sejumlah pasal yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers. Terlebih, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak masuk konsideran RUU Penyiaran. 

Salah satu pasal yang disorot ialah, Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan sengketa pemberitaan padahal hal itu bertentangan dengan UU Pers. Ada pula pasal yang menyebut larangan penayangan jurnalisme investigasi.

Tak hanya penolakan dari berbagai komunitas jurnalis, sejumlah civitas akademisi turut mengkritik pasal-pasal yang tertuang dalam revisi tersebut. Misalnya, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Pakar Media Universitas Airlangga (Unair), Pakar Komunikasi Unand.

Teranyar, aksi demonstrasi bahkan digelar oleh para jurnalis di sejumlah kota di Indonesia. Tercatat puluhan pewarta dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Cianjur, Rabu, 22 Mei 2024. Mereka menolak adanya revisi UU tersebut.

ANTARA | AISYAH AMIRA WAKANG

Piliihan Editor: UMY Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan karena Mengancam Kemerdekaan Pers

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puan Maharani Sebut PDIP Berpotensi Usung Kadernya Sendiri di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai pewarta di Jakarta. Foto: Dok/vel
Puan Maharani Sebut PDIP Berpotensi Usung Kadernya Sendiri di Pilkada Jakarta

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan sejumlah kader partai banteng punya kemampuan menonjol untuk bersaing di Pilkada Jakarta.


Isi Buku Hitam Hasto Kristiyanto yang Disita KPK

2 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Isi Buku Hitam Hasto Kristiyanto yang Disita KPK

KPK menyita buku hitam milik Hasto dengan alasan untuk mengungkap kasus Harun Masiku. Buku itu sarat rahasia PDIP.


Olly Dondokambey Dampingi Megawati Ziarah Ke Makam Soekarno

4 hari lalu

Olly Dondokambey mendamping Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri melakukan Ziarah ke Makam Proklamator Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Jumat (21/6/2024)
Olly Dondokambey Dampingi Megawati Ziarah Ke Makam Soekarno

Kedatangan Megawati bersama rombongan dalam rangka peringatan Haul Soekarno ke-54 Tahun.


Soal Peluangnya Maju di Pilgub Jateng 2024, Ini Respons Bambang Pacul

5 hari lalu

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Soal Peluangnya Maju di Pilgub Jateng 2024, Ini Respons Bambang Pacul

Bambang Pacul kerap terlibat dalam sejumlah acara diskusi dengan anak muda.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

5 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji Diduga Akibat Disiksa Polisi

5 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan Oleh Polisi
Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji Diduga Akibat Disiksa Polisi

LBH Padang menduga tewasnya seorang anak bernama Afif Mualana (AM) karena disiksa polisi yang sedang berpatroli.


Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

6 hari lalu

Susi Pudjiastuti (Instagram/@susipudjiastuti115)
Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

Susi Pudjiastuti mengirim pesan singkat dengan emoji tertawa saat ditanya soal peluangnya maju di Pilkada Jabar.


Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

7 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

Penundaan revisi UU Penyiaran itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

8 hari lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Sederet Evaluasi Timwas Haji DPR atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

8 hari lalu

Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan
Sederet Evaluasi Timwas Haji DPR atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Timwas Haji DPR menilai kebijakan pengalihan kuota tambahan haji reguler menjadi ONH Plus tak sesuai aturan.