Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UMY Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan karena Mengancam Kemerdekaan Pers

image-gnews
Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merasa prihatin atas revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut mereka, revisi UU itu berpotensi membungkam kebebasan pers di Indonesia.

Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UMY, Fajar Junaedi menyampaikan pers sejatinya harus independen, karena ia merupakan pilar demokrasi. Sedangkan, ia mengklaim, dalam proses merancang revisi UU penyiaran ini pemerintah dan DPR justru terkesan mengambil kebijakan secara top-down.

Kesan itu bisa dilihat dari minimnya sosialisasi oleh DPR dalam merancang revisi UU Penyiaran. "Undang-undang dibentuk oleh elit politik dan masyarakat sipil hanya diminta untuk mengikuti," kata Fajar melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Mei 2024.

Padahal, ia menegaskan, keterlibatan itu penting guna memastikan semua pihak yang terdampak bisa memberikan masukan. Sekaligus terlibat aktif dalam proses legislasi. 

Di mana, pemerintah maupun DPR seharusnya melibatkan berbagai pihak seperti jurnalis, lalu peneliti yang berkaitan dengan riset media atau akademisi. 

Oleh karena itu, Fajar menghimbau kepada pemerintah maupun DPR untuk menghentikan proses revisi UU Penyiaran. Sebab, proses revisi UU seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Fajar menegaskan UU Penyiaran berhubungan langsung dengan hak milik publik. Apalagi, frekuensi penyiaran jumlahnya terbatas. Dari segi isi, revisi itu juga mencakup regulasi terhadap konten digital yang bukan frekuensi publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai, beberapa pasal lain seperti pelarangan konten jurnalisme investigasi dapat menghalangi kebebasan pers. "Padahal jurnalisme investigasi merupakan salah satu strategi pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate)," ucapnya.

Ia juga mencatat kebijakan lain yang mengancam kemerdekaan pers di Indonesia seperti yang tercantum dalam revisi UU tersebut. Seperti konten siaran di internet harus patuh pada Standar Isi Siaran (SIS), pemberitaan di media diancam bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. 

Lalu KPI diberikan wewenang untuk melakukan penyensoran di media sosial. Menurut Fajar, kewenangan KPI dengan institusi lain seperti Dewan Pers bisa tumpang tindih. Selama ini, Dewan Pers lah yang mengatasi sengketa dalam produk jurnalistik sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Aturan lain yang Fajar soroti adalah, pasal yang mengisyaratkan tidak adanya pembatasan pada kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta atau LPS. Ia khawatir, aturan itu mendominasi kepemilikan pada pihak-pihak tertentu.

Dampaknya, bisa membuat industri penyiaran sangat homogen dan terpusat. Berbagai situasi di atas, menurut Fajar, menunjukan adanya persoalan serius dalam revisi UU Penyiaran yang berpotensi merugikan publik.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

1 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.


Sunah Puasa Hari Asyura Bulan Muharram, Kapan Dilaksanakannya?

2 hari lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
Sunah Puasa Hari Asyura Bulan Muharram, Kapan Dilaksanakannya?

Banyak sunah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Muharram, di antaranya adalah puasa hari Asyura dan Tasua.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

3 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

4 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

5 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

5 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.


Muhammadiyah Bakal Gelar Pleno Diperluas Bahas Izin Tambang Ormas

6 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Bakal Gelar Pleno Diperluas Bahas Izin Tambang Ormas

Muhammadiyah akan berhati-hati soal izin tambang untuk ormas yang diberikan pemerintah. Mereka tak ingin ada perpecahan di tubuh organisasi.


Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

6 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

DPR resmi membentuk pansus haji untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji tahun ini.


Muhammadiyah Berikan Kalender Hijriah Global Tunggal ke Grand Syekh Al-Azhar

6 hari lalu

Grand Syekh Al-Azhar mengunjungi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/CiciliaOcha
Muhammadiyah Berikan Kalender Hijriah Global Tunggal ke Grand Syekh Al-Azhar

Kalender Hijriah Global Tunggal adalah sebuah ijtihad Muhammadiyah untuk menyatukan kalender di negara-negara muslim.