Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi FITRA: Pengelolaan Anggaran untuk Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Bermasalah

image-gnews
Aksi pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rakyat. Foto: Seknas FITRA
Aksi pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rakyat. Foto: Seknas FITRA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) mengungkap perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi. Salah satu penyebabnya, pemerintah belum melakukan pengelolaan sumber daya publik secara adil dan efektif. Koalisi mendorong pemerintah supaya memprioritaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan di wilayah pesisir.

Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan kredibilitas anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi di daerah sangatlah rendah. Fenomena itu, kata dia, memiliki relevansi dengan tata kelola anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan miskin dan karakteristik wilayah pesisir.

Padahal, pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. "Sejauh ini masih jadi pertanyaan, bagaimana program pemerintah beradaptasi dengan perubahan iklim," kata Ervyn kepada Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif terdiri dari terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP).

Seknas FITRA sendiri telah melakukan studi tentang kebijakan dan anggaran air bersih dan sanitasi di wilayah pesisir, khususnya di lima kabupaten dan kota. Seperti di Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Bangkalan (Jawa Timur), Tangerang (Banten), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Medan (Sumatera Utara).

Berdasarkan studi itu, Seknas FITRA menemukan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah belum sensitif gender. Selain itu, alokasi anggarannya pun tidak mencukupi. “Bahkan tidak tepat sasaran,” ujar Ervyn. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ervyn mengungkap rata-rata realisasi anggaran pemerintah daerah di 5 kota dan kabupaten itu selama kurun waktu 1999-2022. Di mana kredibilitas anggaran untuk sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah hanya berkisar antara 10-34 persen. "Realisasi anggarannya selisih 10-34 persen dari rencana," ujar Ervyn. 

Rendahnya serapan anggaran itu, kata Ervyn, disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Kami juga menemukan bahwa alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja gaji dan operasional aparatur pemerintah," kata dia. Akibatnya, persoalan ketersediaan air bersih tidak kunjung bisa diselesaikan.

"Sampai saat ini, pemenuhan air aman melalui perpipaan masih sangat rendah, baru sekitar 30 persen lebih masyarakat Indonesia yang bisa mengakses air aman," ucapnya. 

Ia berharap ada reformasi kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat dengan melibatkan beberapa kementerian terkait bisa melahirkan kebijakan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Apalagi kata dia, Indonesia punya target untuk SDGs 6 di tahun 2030.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

5 jam lalu

Ilustrasi minum air putih. Pexels/Yaroslav Shuraev
Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

Dokter gizi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengatakan bahwa senyawa bromat yang ada dalam air minum dalam kemasan


Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

2 hari lalu

Dion Wiyoko dan anaknya/Instagram -@dionwiyoko
Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

Aktor dan Duta Generasi Bersih dan Sehat Dion Wiyoko mengajak orang tua untuk ikut aksi sanitasi lingkungan di sekolah


Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

2 hari lalu

Suasana di pintu masuk Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku ke Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengejar target pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, IKN.


Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim layanan air minum mencapai 92 persen.


BNPB: Mulai Masuki Kemarau, 627 Jiwa di Cilacap Kesulitan Mengakses Air Bersih

6 hari lalu

BMKG Prediksi Musim Kemarau Terjadi Juni-September 2024
BNPB: Mulai Masuki Kemarau, 627 Jiwa di Cilacap Kesulitan Mengakses Air Bersih

BNPB menginformasikan, dua desa di Cilacap dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Sebanyak 627 jiwa kesulitan mengakses air bersih.


Ledakan Pipa PDAM Kota Bandung Bikin Rumah Warga dan Tembok Sungai Ambrol

8 hari lalu

Alat berat mengangkat material reruntuhan rumah ambruk pasca pecahnya pipa air baku PDAM Tirtawening di Cibangkong Lor, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Bandung, Jawa Barat, 6 Juni 2024. Pecahnya pipa sempat membuat perkampungan banjir dan dua unit rumah yang berada di area dekat pipa pecah ambruk. Saat ini petugas masih menangani pipa Cisangkuy yang pecah. Pasokan air baku ke PDAM Tirtawening sebesar 1.400 liter perdetik dipastikan terganggu karena pipa yang pecah memasok 700 liter per detik. TEMPO/Prima Mulia
Ledakan Pipa PDAM Kota Bandung Bikin Rumah Warga dan Tembok Sungai Ambrol

Pipa saluran air baku PDAM Tirtawening Kota Bandung pecah dan menimbulkan ledakan yang menyebabkan rumah warga rusak.


PAM JAYA Lakukan Perbaikan Instalasi Air, Ada 64 Wilayah Jakarta yang Terdampak

14 hari lalu

PDAM Jaya Akan Ambil Alih Operasional Palyja Tahun Ini
PAM JAYA Lakukan Perbaikan Instalasi Air, Ada 64 Wilayah Jakarta yang Terdampak

PAM JAYA melakukan 2 pekerjaan utama yaitu penggantian coarse yang sudah berumur 32 tahun dan penggantian fine screen yang sudah berumur 10 tahun,


Pertanyakan Keseriusan Proyek Air Bersih di Jakarta dan IKN, Walhi: Sering Kali Hanya Klaim

18 hari lalu

Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Pertanyakan Keseriusan Proyek Air Bersih di Jakarta dan IKN, Walhi: Sering Kali Hanya Klaim

Lokasi sumber air dinilai tidak bakal cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di IKN.


Seknas FITRA Kritisi Usulan AHY Bentuk Badan Air Nasional

19 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Seknas FITRA Kritisi Usulan AHY Bentuk Badan Air Nasional

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) kritisi usulan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal Badan Air Nasional.


Target Tercapai, Kabupaten Kediri 100 Persen ODF

22 hari lalu

Target Tercapai, Kabupaten Kediri 100 Persen ODF

Di bawah kepemimpinan Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito, Kabupaten Kediri mencapai prestasi gemilang dengan dinyatakannya seluruh masyarakatnya berperilaku Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.