Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi FITRA: Pengelolaan Anggaran untuk Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Bermasalah

image-gnews
Aksi pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rakyat. Foto: Seknas FITRA
Aksi pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rakyat. Foto: Seknas FITRA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) mengungkap perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi. Salah satu penyebabnya, pemerintah belum melakukan pengelolaan sumber daya publik secara adil dan efektif. Koalisi mendorong pemerintah supaya memprioritaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan di wilayah pesisir.

Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan kredibilitas anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi di daerah sangatlah rendah. Fenomena itu, kata dia, memiliki relevansi dengan tata kelola anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan miskin dan karakteristik wilayah pesisir.

Padahal, pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. "Sejauh ini masih jadi pertanyaan, bagaimana program pemerintah beradaptasi dengan perubahan iklim," kata Ervyn kepada Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif terdiri dari terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP).

Seknas FITRA sendiri telah melakukan studi tentang kebijakan dan anggaran air bersih dan sanitasi di wilayah pesisir, khususnya di lima kabupaten dan kota. Seperti di Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Bangkalan (Jawa Timur), Tangerang (Banten), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Medan (Sumatera Utara).

Berdasarkan studi itu, Seknas FITRA menemukan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah belum sensitif gender. Selain itu, alokasi anggarannya pun tidak mencukupi. “Bahkan tidak tepat sasaran,” ujar Ervyn. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ervyn mengungkap rata-rata realisasi anggaran pemerintah daerah di 5 kota dan kabupaten itu selama kurun waktu 1999-2022. Di mana kredibilitas anggaran untuk sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah hanya berkisar antara 10-34 persen. "Realisasi anggarannya selisih 10-34 persen dari rencana," ujar Ervyn. 

Rendahnya serapan anggaran itu, kata Ervyn, disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Kami juga menemukan bahwa alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja gaji dan operasional aparatur pemerintah," kata dia. Akibatnya, persoalan ketersediaan air bersih tidak kunjung bisa diselesaikan.

"Sampai saat ini, pemenuhan air aman melalui perpipaan masih sangat rendah, baru sekitar 30 persen lebih masyarakat Indonesia yang bisa mengakses air aman," ucapnya. 

Ia berharap ada reformasi kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat dengan melibatkan beberapa kementerian terkait bisa melahirkan kebijakan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Apalagi kata dia, Indonesia punya target untuk SDGs 6 di tahun 2030.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

5 hari lalu

Implementasi IOT Bima Sakti Alterra/Bima Sakti Alterra
Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

Teknologi anak bangsa mencoba integrasikan berbagai aspek pengelolaan air bersih, mulai dari infrastruktur, manajemen risiko, hingga analisis data.


Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapatkan bantuan sosial atau Bansos dari pemerintah.


Tolak Wacana Pelaku Judi Online Dapat Bansos, Ini 5 Rekomendasi FITRA

6 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Tolak Wacana Pelaku Judi Online Dapat Bansos, Ini 5 Rekomendasi FITRA

FITRA sebut pemberian bansos bagi pelaku judi online sama saja dengan merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi.


Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Ini alasannya?


Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online

8 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online

Habiburokhman mengatakan pemberian bansos bisa membantu melepaskan ketergantungan korban terhadap judi online.


FITRA Menolak Rencana Bansos untuk Pelaku Judi Online

8 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
FITRA Menolak Rencana Bansos untuk Pelaku Judi Online

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak gagasan pemerintah menyalurkan Bansos untuk pelaku judi online.


Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

9 hari lalu

Ilustrasi minum air putih. Pexels/Yaroslav Shuraev
Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

Dokter gizi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengatakan bahwa senyawa bromat yang ada dalam air minum dalam kemasan


Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

10 hari lalu

Dion Wiyoko dan anaknya/Instagram -@dionwiyoko
Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

Aktor dan Duta Generasi Bersih dan Sehat Dion Wiyoko mengajak orang tua untuk ikut aksi sanitasi lingkungan di sekolah


Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

11 hari lalu

Suasana di pintu masuk Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku ke Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengejar target pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, IKN.


Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

13 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim layanan air minum mencapai 92 persen.