Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online

image-gnews
Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberian bantuan sosial atau bansos tentang judi online mulanya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ia mengatakan kementerian sudah banyak memberikan advokasi korban judi online.

"Misalnya kemudian kami masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos," ujarnya 13 Juni 2024.

Muhadjir menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun daring dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin. Bansos untuk judi online menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. 

1. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra

Penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan mengatakan gagasan tersebut perlu ditolak karena bisa memicu kecemburuan dan bertambahnya pelaku judi online baru khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mendapatkan bansos. 

Verifikasi kriteria penerima bansos dirasa akan sulit secara teknis dan berpeluang salah sasaran, bahkan bisa saja digunakan untuk menjadi modal berjudi kembali. Penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi dianggap akan memicu pembengkakan anggaran. Alokasi anggaran untuk bansos pada 2024 saja sudah mencapai Ro 152,30 triliun.

"Tentu akan memicu pembengkakan anggaran dan berpotensi memakan alokasi layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan," ujar Gurnadi dalam keterangan tertulis Ahad, 16 Juni 2024.

2. Center of Economic and Law Studies (Celios)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan pelaku judi online tak pantas disebut sebagai korban. Dan para pelaku judi online ini tidak pantas mendapatkan bantuan sosial.  "Harusnya masuk panti rehabilitasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta," ujar Bhima, Sabtu 15 Juni 2024.

Jika pemerintah menyebut pelaku judi online sebagai korban, Bhima mengatakan hal itu sangat tak pantas dan menormalisasi judi online. Jika status mereka disebut sebagai korban, dia berujar, dampak dari bahaya dari judi online semakin masif.

Selanjutnya: Tanggapan MUI, DPR dan OJK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

3 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa satgas judi online telah mengantongi data ratusan jurnalis yang bermain judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengusut 7 pegawai Kejaksaan di provinsi tersebut yang terindikasi terjerat judi online.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

3 hari lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

4 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

Masalah judi online tidak akan selesai jika pelaku hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Simak penjelasan psikolog.


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

4 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

5 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

Judi online disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang dekat dengan aktivitas ini.


Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

5 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

Dampak judi online berujung pada sifat suka berbohong dan emosi tidak stabil akibat stres akan kekalahan.


Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

5 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

Pemeliharaan keamanan situs pemerintah dan pendidikan rendah sehingga mudah disusupi judi online.


MUI Nonaktifkan Dua Anggota Buntut Kunjungan Kader NU ke Israel

6 hari lalu

Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Ni'am memberikan keterangan pasca tragedi penembakan di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.  TEMPO/Febri Angga Palguna
MUI Nonaktifkan Dua Anggota Buntut Kunjungan Kader NU ke Israel

Dua anggota MUI diduga terafiliasi dengan organisasi Yahudi. Organisasi itu diduga berhubungan dengan kunjungan lima kader NU ke Israel.


Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

6 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

PPATK mengungkapkan modus pengepul rekening judi online yang memanfaatkan demografi Jawa Barat.


PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

6 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Menkominfo Budi Ari Setiadi (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan mayoritas akun yang terlibat judi online bukan milik perusahaan.