TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono merespon rencana pemerintah yang akan menyalurkan makan siang gratis dengan frekuensi 3-5 kali per pekan. Menurut dia, program itu dapat membebani dan memberikan tekanan signifikan terhadap APBN 2025. "Karena APBN 2025 masih harus menanggung beban warisan proyek Presiden Jokowi, seperti IKN dan PSN yang belum selesai," kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Senin, 13 Mei 2024.
Yusuf memproyeksikan, jika anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis mencapai Rp 100-170 triliun, maka angka itu dua kali lipat dari anggaran pembangunan IKN sepanjang 2022-2024. Dia menyebut jika anggaran yang dihabiskan sebanyak itu, maka setara dengan anggaran ketahanan pangan dan anggaran kesehatan yang dalam APBN 2024 masing-masing menerima alokasi Rp 114,3 triliun dan Rp 187,5 triliun.
"Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini diperkirakan akan setara dengan 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025," ujarnya.
Lebih lanjut, ekonom itu menyebut jika tidak ada tambahan ruang fiskal baru melalui kenaikan tax ratio yang signifikan, maka pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis ini akan berimplikasi dua hal, yakni kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending), seperti belanja infrastruktur, subsidi energi atau belanja bantuan sosial.
Yusuf berpendapat, tax ratio yang rendah dan stagnan dalam 10 tahun terakhir membuat pemerintah tidak memiliki kemewahan ruang gerak fiskal untuk mengakomodasi program-program populis secara berlebihan. Menurut dia, menambah ruang fiskal dari kenaikan tax ratio dalam jangka pendek tidaklah mudah.
Dia menyebut tax ratio pada 2022 mencapai 10,39 persen dari PDB, namun pada 2023 justru turun menjadi 10,21 persen dari PDB. Sementara pada tahun 2024, tax ratio ditargetkan hanya di kisaran 10,20 persen dari PDB.
Dia menyebut pemerintah sangat ambisius ingin mengerek tax ratio pada 2025 hingga 11,2–12,0 persen dari PDB. Dia memperkirakan tax ratio pada 2025 hanya di kisaran 10,5 persen dari PDB.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas Amich Alhumami memperkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Program itu nantinya akan mulai berjalan pada tahun 2025. "Kami sudah membuat simulasinya, tapi kami masih menghitung anggaran," kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.
Amich menyampaikan, penyaluran makan siang gratis hanya dilakukan selama hari sekolah. Menurut Amich, selama hari libur, termasuk musim liburan semester maupun hari raya, siswa tidak mendapatkan makan siang gratis.
Pejabat eselon I itu juga menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan makan siang gratis Rp 20-21 ribu per anak. Menu makanan yang akan dinikmati itu nantinya akan bervariasi dan mempertimbangkan kandungan gizi. "Yang sekarang menjadi isu adalah teknis pelaksanaan dan keamanan makanannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Amich menyebut program makan siang gratis akan menyasar anak di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan pesantren yang setingkat. Dia memastikan program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu akan mulai berjalan tahun depan. "Anak-anak di kelompok usia sekolah itu paling membutuhkan asupan gizi. Mereka membutuhkan fondasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," ucapnya.
CAESAR AKBAR
