3. Pendaftarkan Sertifikat Halal Sampai 17 Oktober 2024, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Siti Aminah, mengatakan pihaknya sedang menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.
"Sesuai regulasi ya itu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan UU 6 Tahun 2023. Sekarang kami sedang menyusun perubahan yang berkaitan dengan tahapan kewajiban bersertifikat halal," ucap Siti pada Rabu, 8 Mei 2024.
Siti mengingatkan, bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi sampai 17 Oktober 2024, akan dikenakan sanksi sebanyak dua kali. Sanksi pertama adalah teguran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Setelah itu, sanksi kedua berupa larangan produk untuk diedarkan, jika teguran diabaikan.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan lahan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring rencana pemerintah membebaskan 2.086 hektare lahan proyek ibu kota baru yang hingga kini belum clear.
"Bagi kami, cara yang terburu-buru itu berbahaya dan berpotensi melanggar HAM (hak asasi manusia) masyarakat adat di kawasan IKN," kata Ketua Aman Kalimantan Timur Saiduani Nyuak kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 10 Mei 2024.
Saiduani juga memperingatkan pemerintah untuk tidak menggusur paksa masyarakat di kawasan IKN. Pemerintah, ia menuturkan, harus melindungi wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun di kawasan IKN.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Marak PHK di Awal 2024, Apindo....
