Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendaftarkan Sertifikat Halal Sampai 17 Oktober 2024, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

image-gnews
Logo halal MUI (kiri) dan Kemenag. Wikipedia
Logo halal MUI (kiri) dan Kemenag. Wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Siti Aminah, mengatakan pihaknya sedang menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal

"Sesuai regulasi ya itu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan UU 6 Tahun 2023. Sekarang kami sedang menyusun perubahan yang berkaitan dengan tahapan kewajiban bersertifikat halal," ucap Siti pada Rabu, 8 Mei 2024.

Siti mengingatkan, bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi sampai 17 Oktober 2024, akan dikenakan sanksi sebanyak dua kali. Sanksi pertama adalah teguran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Setelah itu, sanksi kedua berupa larangan produk untuk diedarkan, jika teguran diabaikan.

Saat ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sedang melakukan sosialisasi dan mengedukasi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan sertifikasi halal. Menurut Direktur Utama LPPOM, Muti Arinta Wati, sampai sekarang, ada 125 pelaku usaha di Indonesia yang diberi fasilitas sertifikasi gratis dari LPPOM MUI. 

Sebelum mendaftarkan sertifikat halal, para pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat sesuai Keputusan Kepala BPJH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Dilansir dari kemenag.go.id, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendaftar sertifikat halal usaha kecil: 

  1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal;
  2. Proses produksi dipastikan halal dan sederhana;
  3. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai maksimal Rp2 miliar;
  4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
  5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
  6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi;
  7. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi;
  8. Aktif berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
  9. Produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, atau rumah makan;
  10. Bahan yang digunakan sudah pasti halal dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
  11. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
  12. Diverifikasi halal oleh pendamping PPH;
  13. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan bersertifikasi halal;
  14. peralatan produksi dengan teknologi sederhana, manual, atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
  15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle); serta
  16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: 80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

1 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

Kalangan pelaku usaha penyedia barang dan jasa mendorong pemerintah segera mencantumkan kebutuhan barang dan jasa melalui e-katalog di tengah gencarnya pembangunan sarana infrastruktur IKN


DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

1 hari lalu

DPR sigap meributkan penyelewengan tambahan kuota haji khusus yang menyalahi kesepakatan. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan ibadah haji. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

2 hari lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi yang didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku usaha dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung pelaksanaan program Prabowo.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

5 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Haji 2024, Pemerintah Siapkan 62 Ton Obat untuk Jemaah

6 hari lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Haji 2024, Pemerintah Siapkan 62 Ton Obat untuk Jemaah

Pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M, pemerintah menyediakan 62,3 ton obat untuk menunjang kesehatan para jemaah haji selama di Tanah Suci.


Kemenag Gunakan Sistem MABIMS untuk Tetapkan Awal Hijriah, Apakah Itu?

7 hari lalu

Seoang petugas mengamati posisi hilal (bulan) saat dilakukan ruktul hilal untuk menentukan 1 Syawal 1432 H, di Pantai Ambat, Pamekasan, Madura, Jatim (29/8). Berdasarkan kesepakatan ahli rukyat ASEAN yang meliputi Malaysia, Brunai, Indonesia, Myanmar dan Singapura (MABIMS), hilal dapat dirukyat pada posisi minimal dua derajat. ANTARA/Saiful Bahri
Kemenag Gunakan Sistem MABIMS untuk Tetapkan Awal Hijriah, Apakah Itu?

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan penanggalan Islam, Hijriah masih dengan sistem MABIMS. Apa itu MABIMS?


Titik Krisis Water Purifier Saat Dapatkan Sertifikat Halal

10 hari lalu

Halal Partnership and Audit Services Director Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muslich (Tengah) dalam Konferensi pers bertajuk
Titik Krisis Water Purifier Saat Dapatkan Sertifikat Halal

Memiliki sertifikat halal untuk water purifier punya tantangan sendiri. Apa titik kritis yang dicek?


Kemenag Buka Kuota Beasiswa Santri, Simak Jadwal dan Persyaratannya

14 hari lalu

Ilustrasi beasiswa santri Foto Kementerian Agama
Kemenag Buka Kuota Beasiswa Santri, Simak Jadwal dan Persyaratannya

Kuota beasiswa santri tahun ini ditargetkan 1.000 santri untuk melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, dan S3.


Dirut Garuda Indonesia Jabarkan Masalah Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 2024

14 hari lalu

Sejumlah jamaah haji melakukan sujud syukur sesaat setelah turun dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasiona Juanda, Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
Dirut Garuda Indonesia Jabarkan Masalah Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 2024

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra menuturkan beberapa permasalahan dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji 2024, termasuk keterlambatan atau delay jadwal pemulangan.


Kemenag Buka Seleksi Imam Masjid ke Uni Emirat Arab, Cek Syaratnya

16 hari lalu

ILustrasi Berdoa di Masjid. shutterstock.com
Kemenag Buka Seleksi Imam Masjid ke Uni Emirat Arab, Cek Syaratnya

Kemenag membuka kesempatan bagi masyarakat muslim di seluruh Indonesia untuk ikut dalam seleksi calon imam masjid di Uni Emirat Arab.