TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap alasan belum membuka rekrutmen meski formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 baru diumumkan. Menurut Azwar, pembukaan CPNS dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) masih menunggu usulan jumlah formasi CPNS 2024 dan PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan kementerian lainnya yang membutuhkan tenaga kerja.
Ia menjelaskan, ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman tahun ini. Rincian formasi sebelumnya langsung diserahkan dari Kemenpan RB.
Kini, pengumpulan formasi harus melalui lembaga masing-masing lebih dulu, termasuk lembaga daerah. Menurut Anas, lembaga daerah paling memahami prioritas kebutuhan mereka. Namun, sistem itu ternyata memerlukan proses yang lebih lama karena membutuhkan koordinasi secara terus menerus.
“Masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan screening dokumen usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar,” ucapnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Mei 2024.
Kendala lain yaitu, instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterlambatan informasi terhadap data non-ASN, baik jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan. Beberapa instansi juga belum selesai memuktahirkan data dan jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik.
Oleh karena itu, tenggat waktu terus diperpanjang. Dari yang mulanya target selesai di tanggal 5 April 2024, diperpanjang menjadi tanggal 20, hingga akhirnya selesai di tanggal 30 April 2024.
”Sebagian kementerian atau lembaga sudah mengirimkan informasi dan sebagian belum,” ujar Anas.
Ia mengungkap Kemenpan RB dan BKN terus melakukan pertemuan lewat Zoom atau telepon untuk menyatukan pemahaman yang sama mengenai aturan formasi. Hingga kini, keduanya terus memberikan bimbingan teknis soal formasi apa saja yang bisa mendaftar dan tidak bisa.
Sebab, tidak semua formasi dapat diterima. Ia mencontohkan sempat ada komplain dari daerah yang menanyakan alasan mengapa ada penolakan untuk tenaga kesehatan.
“Ternyata bagi instansi pembina prioritasnya itu pelayanan kesehatan, bukan yang kerja di kantor kesehatan. Yang teknis-teknis ini nanti ada coaching kliniknya. Kita jemput bola,” ujarnya.
Hingga Kamis, 2 Mei 2024, pukul 20.10 WIB, Kemenpan RB mencatat sebanyak 602 instansi pemerintah telah merinci formasi ke dalam sistem layanan SIASN BKN, dengan rincian sebagai berikut:
- 4 instansi belum membuat rincian
- 36 instansi sedang menyusun rincian formasi melalui layanan elektronik
- 39 instansi sudah mengirim rincian formasi, tinggal mengajukan digital signature SPJTM
- 371 instansi sudah dalam tahap proses verifikasi dan validasi oleh BKN
- 152 instansi sudah selesai melalui proses validasi dan digital signature dari kepala BKN
Pilihan Editor: LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel
