Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Refly Harun, mengungkit soal pemblokiran anggaran pada APBN 2024 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga terkait dengan penggelontoran Bansos Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, blokir anggaran atau automatic adjustment kementerian/lembaga sesuai Undang-Undang tentang Keuangan Negara hanya bisa dilakukan pada akhir masa anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. 

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" kata Refly di Gedung MK I, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. 

Dia menuturkan, kebijakan blokir anggaran itu dilakukan pada rapat terbatas kabinet Januari 2024. Pakar hukum tata negara ini menuding kebijakan tersebut untuk mendukung bantuan sosial alias bansos dan memenangkan Prabowo dan Gibran. 

Refly lantas mengungkit keterangan Sri Mulyani di depan Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dua pekan lalu, 5 April 2024.

"Kebohongan yang kata Sri Mulyani automatic adjustment tidak untuk bansos, padahal Airlangga mengatakan demikian di media massa," ucap Refly.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun. 

Penerapan automatic adjustment membuat setiap Kementerian/Lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sehingga K/L harus memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menjelaskan bahwa automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.

Deni Surjantoro menjelaskan alasan Kementerian Keuangan memblokir anggaran kementerian adalah karena dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung. Dinamika tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu, potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada tahun ini perlu diantisipasi.

"Saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," ujar Deni dalam keterangan resminya pada Jumat, 2 Februari 2024. "Dan (automatic adjustment) telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023 (ketika Covid-19)." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dicadangkan, Deni menyatakan bahwa anggaran tersebut tetap berada di masing-masing K/L. Namun, penting untuk dicatat bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk situasi darurat.

Deni sendiri menolak memberikan informasi lebih lanjut ketika ditanya tentang situasi darurat yang sedang terjadi. Dia juga tidak memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penerapan automatic adjustment. Namun ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan anggaran kementerian/lembaga yang dibekukan dan dicadangkan akan dialihkan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos), Deni Surjantoro membantahnya. 

Pernyataan Menko Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 5 Februari 2024 mengatakan pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai program bansos. Pemblokiran jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.

Adapun besaran BLT atau bantuan sosial tersebut masing-masing Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya atau bila dirapel selama tiga bulan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran. Sementara penambahan subsidi pupuk bagi petani dikucurkan senilai Rp 14 triliun. 

Menurut Airlangga, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis. Maksudnya adalah pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.

AMELIA RAHMA SARI | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor Kronologi Terungkapnya Pengusaha Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Militer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

12 menit lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budi Arie Projo Klaim Tak Ada Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

Ketum ProjobBudi Arie juha mengatakan belum ada arahan khusus dari Jokowi mengenai pilkada.


Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

14 menit lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.


Saat Bos Apple dan Bos Microsoft Bergiliran Temui Presiden Jokowi

37 menit lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Saat Bos Apple dan Bos Microsoft Bergiliran Temui Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menerima lawatan Bos Microsoft Satya Nadella. Sebelumnya, Bos Apple Tim Cook juga telah menemui Jokowi. Apa yang dibahas?


Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

1 jam lalu

Chief Executive Office Satya Nadella tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi, 30 April 2024, untuk bertemu Presiden Joko Widodo. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

Budi Arie yang mendampingi Jokowi saat bertemu Nadella mengatakan Microsoft akan berinvestasi secara signifikan dalam empat tahun ke depan.


Jokowi Terima Kunjungan Bos Microsoft Satya Nadella di Istana

2 jam lalu

CEO Microsoft Satya Nadella tampil di acara hackathon bertema
Jokowi Terima Kunjungan Bos Microsoft Satya Nadella di Istana

Presiden Jokowi menerima lawatan Chief Executive Officer Microsoft untuk membahas investasi perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat di Indonesia.


Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?


Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

4 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Ma'ruf Amin saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.


Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

4 jam lalu

Jokowi. (Ilustrasi: Imam Yunni)
Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.


Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

4 jam lalu

Lokasi eksekusi hukuman mati di Desa Siallagan, Pindaraya, Kabupaten Samosir, Senin, 29 April 2024. Tempat ini merupakan bagian dari Situs Batu Kursi Raja Siallagan yang menunjukkan keberadaan pengadilan dalam memutuskan berbagai perkara. Sistem peradilan pidana khas Batak, termasuk pidana hukuman mati, lahir di tempat ini. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

Dia menyebut kedatangan misionaris menjadi peralihan di mana hukum pidana modern menggantikan hukum pidana Batak.


5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.