TEMPO.CO, Jakarta - Program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto selangkah lebih maju untuk terwujud. Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian ruang fiskal untuk kegiatan di RAPBN 2025, sebuah delegasi tingkat tinggi Indonesia dikabarkan melakukan kunjungan kerja mempelajari program makan siang gratis di India.
Kedutaan Besar India dalam keterangan yang disiarkan di Jakarta, Sabtu, 7 April 2024, menyatakan tujuan delegasi tersebut mempelajari bagaimana melaksanakan program menyediakan makanan berkualitas kepada siswa sekolah.
Rombongan delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat.
Mereka mendapatkan paparan di Kementerian Pendidikan India mengenai Skema Makan Siang dan implementasinya, termasuk faktor-faktor seperti logistik, nilai gizi, tantangan, peran pemerintah pusat dan negara bagian India.
Tur kerja dilanjutkan ke fasilitas dapur Akshaya Patra di Bangalore. Akshaya Patra merupakan organisasi nirlaba mitra terbesar Pemerintah India dalam penyelenggaraan Skema Makan Siang di India.
"Delegasi Indonesia mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan dari tur tersebut dan berharap adanya fasilitas serupa di Indonesia dapat mensukseskan rencana makan siang di dalam negeri,” ujar Firman.
Firman memuji program ini dan menyatakan minatnya untuk menerapkannya.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat (kanan) memberi cinderamata saat berkunjung ke fasilitas dapur pengelenggara skema makan siang, Akshaya Patra , di Bangalore, India, Senin (1/4/2024). (Antara/HO-Kedubes India)
Kunjungan kerja khusus tersebut memperluas visi Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih, salah satu tujuan utama delegasi ini adalah mempelajari “Midday Meal Scheme/Skema Makan Siang” di India.
Baru-baru ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuannya dengan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, juga mengapresiasi keberhasilan India dalam memberikan makanan gratis kepada siswa sekolah.
Ia mengatakan bahwa mengambil contoh dari India adalah hal yang tepat, mengingat keberhasilan nyata dari program makan siang di sekolah, dan jumlah populasi negara tersebut yang relatif sebanding.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memfasilitasi ruang fiskal dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.
"Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025, Jumat sore, 5 April 2024.
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.
Ia mengatakan fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.
"Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makro dan fiskalnya," katanya.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
"Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga," katanya.
Sri Mulyani menambahkan penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.
"Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," katanya.
ANTARA
Pilihan Editor Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19, Tak Bayar Gaji sejak Januari
