Untuk itu, PWMOI meminta penjelasan dari Kementerian BUMN. PWMOI juga mendorong agar bantuan hibah itu diaudit, karena berasal dari uang negara. Jusuf menyatakan prihatin dana untuk peningkatan kompetensi wartawan justru jadi celah korupsi. Terlebih biaya pelaksanaan UKW dibebankan kepada peserta atau wartawan yang mengikuti ujian tersebut.
Karena itu, ia menggarisbawahi perlu ada transparansi soal dana dan proses pelaksanaan UKW ini. Khususnya, soal di mana saja tempat pelaksanaan ujian. Sebab, menurut Rizal, hingga Juli 2024 PWI menyebutkan ada 30 provinsi yang menyelenggarakan UKW. Tetapi, ia mengatakan saat ini baru terealisasi di 10 provinsi.
Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun tidak berkomentar banyak ketika dihubungi via WhatsApp.
"Silakan bertanya ke Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Pak Sasongko Tedjo, karena mereka sedang menangani kasus ini. Saya menghargai proses internal," kata dia kepada Tempo, Sabtu, 6 April 2024.
Pilihan Editor: Kemenhub Sebut Rekayasa One Way Mampu Mengurai Kepadatan Arus Mudik
