TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) ternyata berbuntut panjang.
Pernyataan itu sebelumnya dilontarkan Bahlil di DPR ketika memberikan penjelasan soal dugaan adanya penyelewengan tentang pencabutan dan pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) pada awal pekan ini. Saat itu ia menyebutkan usulan pencabutan sebanyak 2.078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi.
Bahli kala itu menyatakan usulan pencabutan itu berasal dari kementerian teknis yakni Kementerian ESDM. “2.078 (IUP) adalah betul-betul hasil verifikasi identifikasi yang dilakukan Menteri ESDM yang notabenenya kader PDIP,” kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta pada Senin, 1 April 2024.
Menanggapi hal itu, Menteri Arifin menjawab pendek. “Ya, dia bercanda, kali,” ucapnya sambil menyunggingkan senyum, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Rabu, 3 April 2024.
Ditanya soal usulan ESDM mencabut dan memulihkan IUP seperti yang disinggung Bahlil, Arifin memastikan pihaknya telah memenuhi aturan. “Kan sudah ada aturannya. Cabut-cabut itu sudah ada kriterianya kan, jadi saya rasa sudah memenuhi semua,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus lalu menegur pernyataan Bahlil yang menuding Arifin tersebut. “Enggak, saya kira pak menteri (Arifin) bukan kader PDIP, Pak,” kata Deddy. Deddy juga meminta Bahlil meralat ucapannya.
Deddy menyebut pernyataan itu bisa menyeret nama menteri lain. “Karena kalau soal dibilang kader nanti Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader,” kata dia.
Mendengar teguran Deddy, Bahlil sontak meminta maaf. “Oh salah ya? Kalau begitu saya mohon maaf,” kata dia.
Bahlil kemudian mencabut ucapannya. “Oh salah, ya? Saya mohon maaf, lah. Saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata saya. Saya mohon maaf Pak Deddy kalau itu salah,” ucapnya.
Lebih jauh Bahlil menyebutkan pencabutan IUP tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia menjelaskan menteri-menteri teknis telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka melaporkan ada kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada swasta guna izin mengelola, termasuk 2.078 IUP pertambangan dari Kementerian ESDM.
Pilihan Editor: Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
