Pengadaan bansos yang dilakukan Presiden Jokowi di berbagai daerah pada awal tahun lalu disebut tidak melibatkan Menteri sosial Tri Rismaharini atau Risma. Padahal, Risma merupakan salah satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam bansos.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tak terlibatnya Risma karena bansos yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).
Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jika Risma tak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan,” kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.
Sementara Mensos Risma enggan berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
“Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mensos Risma tak mau penyaluran bantuan sosial atau bansos dipolitisasi. Risma yang merupakan kader PDIP itu, disebut Hasto, memiliki integritas.
RADEN PUTRI
Pilihan Editor: Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode
