Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pernah membantah jika bantuan sosial atau bansos yang disalurkan Presiden Jokowi dimanfaatkan untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, tuduhan politisasi bansos itu tidak benar.
“Enggak benar kalau dianggap presiden memanfaatkan bansos-bansos untuk kampanye dan seterusnya," kata Muhadjir Effendy kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemenko PMK Rabu, 7 Januari 2024.
Muhadjir mengatakan bansos rutin disalurkan oleh Presiden pada awal tahun dan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran bansos. Apa yang dilakukan Jokowi, kata dia, adalah untuk memastikan distribusi bansos diterima oleh masyarakat. Sebab menurutnya, Bansos merupakan program prioritas yang ada di kabinet kerja Jokowi sebanyak 18 juta sasaran.
“Itu kemarin juga sama BLT kan juga sama di awal tahun. Ini BLT El Nino ini kan memang untuk mengatasi kemungkinan kerawanan pangan terutama di lapisan paling bawah,” kata Muhadjir.
Mengenai data penyaluran bansos yang bukan berasal dari data Kementerian Sosial, Muhadjir mengatakan pemerintah memakai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sebab kata dia, penyaluran bantuan masyarakat diperluas jumlahnya sehingga menyasar kepada masyarakat setengah miskin.
“Kenapa dilakukan karena antisipasi dampak kenaikan harga pangan. Jadi, sasarannya diperluas hingga ke setengah miskin dan hampir miskin yang sebelumnya itu hanya miskin ekstrim dan miskin,” kata dia saat ditemui usai rapat penanganan gagal panen di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Senin, 19 Februari 2024
