Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran. Sementara realisasi belanja pemerintah pusat naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.
“Ini terutama untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran bansos pada 2024 naik 20 persen menjadi Rp 496 triliun. Sedangkan, pada 2023 anggaran bansos adalah Rp 476 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Meski begitu, bansos yang masif disalurkan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 menjadi sorotan khusus publik. Pasalnya, periode tersebut adalah bulan Pemilu, sehingg dugaan politisasi bansos kian merebak. Belum lagi ada BLT Mitigasi Risiko Pangan yang hadir secara tiba-tiba dan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya.
Menanggapi isu politisasi bansos, Sri Mulyani mengatakan bansos adalah instrumen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.
“Poin saya, angka Rp 476 triliun tahun lalu dan Rp 496 triliun tahun ini ada di dalam undang-undang APBN. Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024..
