Penetapan PIK 2 menjadi PSN disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.
Saat itu Airlangga mengatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Jokowi dan akan dibiayai swasta. Sebanyak 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.
Namun, penetapan PIK 2 menjadi PSN menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tidak tepat. Begitu juga penetapan PSN Bumi Serpong Damai atau BSD.
Alih-alih memilih PIK 2 dan BSD, menurut Trubus, pemerintah lebih baik melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang. Pengembangan PIK 2 dan BSD telah digarap oleh perusahaan swasta, sedangkan proyek Hambalang masih terbengkalai hingga saat ini akibat kasus korupsi.
Selain itu, kata Trubus, PSN lebih kepada proyek yang sifatnya populis atau demi kepentingan rakyat banyak dan bukan sekelompok elit saja. Selain itu, juga untuk proyek-proyek yang belum berjalan.
"Menurut saya kenapa kok gak Hambalang saja yang dijadikan PSN, yang mangkrak. (PIK 2 dan BSD) itu kan proyek yang sudah menjadi kue manis," katanya kepada Tempo pada Rabu, 27 Maret 2024.
Pasalnya, proyek Hambalang telah menghabiskan banyak anggaran. Pada September 2013, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 463,67 miliar. "Dilanjutkan saja. Kan paling tidak jadi berfungsi."
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | ANNISA FEBIOLA
