TEMPO.CO, Jakarta - Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
Tony Wenas mengatakan bahwa pembicaraan dengan Presiden Jokowi di antaranya membahas progres smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini,” kata Tony ketika di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Dalam jumpa pers itu, Tony juga menjelaskan soal izin ekspor konsetrat bagi PT Freeport. Menurut dia, relaksasi izin ekspor konsentrat penting agar penerimaan negara tak berkurang. “Kalau kita gak bisa ekspor, penerimaan negara juga akan berkurang kira-kira US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun dengan harga sekarang,” kata Tony. Dalam hitungannya, kerugian itu bisa terjadi dalam kurun waktu Juni hingga Desember 2024.
Freeport boleh mengekspor konsentrat tembaga sampai 31 Mei 2024 dengan denda sebesar 20 persen dari nilai total penjualan mineral mentah ke luar negeri setiap periode. Perusahaan itu juga harus membayar bea keluar sebesar 7,5 persen.
Ditanya soal pembahasan perpanjangan izin ekspor konsentrat saat bertemu Jokowi, Tony hanya mengatakan, "Itu kan pembincaraanya lewat level menteri. Masa sama presiden. Nanti aja, nanti tanya menteri."
Sebenarnya ada isu panas lain menyangkut Freeport, yakni rencana pemerintah Indonesia menguasai 61 persen saham Freeport Indonesia. Saat ini, pemerintah menguassai 51 persen saham melaui PT Inallum.
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia dengan memiliki saham sebesar 61 persen.
Ia menjelaskan, kenaikan kepemilikan saham dari semula 51 persen menjadi 61 persen itu didapatkan usai Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
"Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 18 Maret 2024, seperti dikutip dari Antara.
Bahlil menyebutkan penyesuaian oleh pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport tersebut adalah dengan mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan. Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat Indonesia.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan tidak ingin membahas perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport. Jokowi menyebut pemerintah masih dalam proses negosiasi penambahan saham dan perpanjangan kontrak PT Freeport dan regulasinya.
"Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang selanjutnya," kata Jokowi ditemui usai acara di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. "ya namanya negosiasi kan udah lama ini. alot, alot banget."
Bos Freeport Pamitan
Sehari sebelum mengunjungi Jokowi, tiga pimpinan Freeport bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Mulai dari lansekap perekonomian global yang masih begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini," tulis Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya, dikutip pada Kamis, 28 Maret 2024.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Richard mengabarkan rencana pensiunnya setelah menjabat CEO Freeport McMoran selama 20 tahun. Richard, lanjut Sri Mulyani, akan digantikan Kathleen yang kini menjabat CFO Freeport-McMoran.
Namun Tony Wenas tidak menjelaskan apakah dalam kesempatan bertemu Jokowi itu, Adkerson juga sekaligus berpamitan.
DANIEL A. FAJRI | VINDRY FLORENTIN
Pilihan Editor Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?
