Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Bangka - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Tim Satgas Pangan Mabes Polri Wilayah Bangka Belitung Komisaris Besar Achmad Yanuar Insan mengatakan kelangkaan beras SPHP disebabkan proses pengemasan di Badan Urusan Logistik (Bulog) Bangka Belitung.

"Beras SPHP didistribusikan ke Bangka Belitung melalui kemasan 50 kilogram. Sampai disini dikemas lagi ke kemasan 5 kilogram. Masalahnya pengemasan dilakukan manual bukan pakai mesin. Jadi membutuhkan waktu banyak," ujar Achmad Yanuari Insan kepada wartawan usai pengecekan di Pasar Kite Sungailiat Bangka, Rabu, 27 Maret 2024.

Yanuari menuturkan pihaknya sudah meminta Bulog untuk segera mendistribusikan beras SPHP karena saat ini sedang ditunggu dan dibutuhkan masyarakat.

"Penjelasan mereka dalam satu dua hari ini akan segera didistribusikan. Jadi persoalan hanya pengemasan yang membutuhkan waktu. Kalau secara umum, untuk ketersediaan aman hingga dua bulan kedepan," ujar dia.

Untuk harga beras premium, kata Yanuari, saat ini stok cukup aman dan harga sudah mengalami penurunan di kisaran harga Rp 14 ribu hingga Rp ribu per kilogram. Hal tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari pemerintah.

"Secara nasional juga ada penurunan dimana pusat gencar turun ke wilayah dan pengaruh relaksasi HET. Sebelumnya pedagang khawatir kalau menjual diatas HET akan bermasalah dengan hukum sementara dijual dibawah HET mereka rugi. Relaksasi ini akan diperpanjang hingga 24 April 2024," ujar dia.

Sedangkan untuk ketersediaan 12 bahan pokok di Bangka Belitung, Yanuari mengatakan masih aman hingga saat ini. Untuk harga, kata dia, cenderung fluktuatif meski ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kenaikan terjadi untuk cabai, bawang merah dan daging sapi. Tapi masih dalam batas kewajaran. Untuk cabai dan bawang dipengaruhi distribusi karena Bangka Belitung bukan daerah sentra produksi sehingga pasokan didatangkan dari luar. Selain itu, ada juga proses pengapalan di Pelabuhan Pangkalbalam yang dipengaruhi pasang surut air laut," ujar dia.

Pedagang Pasar Kite Sungailiat, Syarifuddin mengatakan beras SPHP sudah hampir satu bulan tidak masuk lagi ke pedagang sehingga masyarakat terpaksa memilih beras premium meski dibandrol dengan harga lebih tinggi sedikit.

"Kalau stok beras tidak ada masalah. Hanya beras SPHP saja yang tidak ada lagi sejak satu bulan terakhir. Banyak pembeli yang menanyakan beras ini. Karena tidak ada, mereka membeli premium," ujar dia.

Syarifuddin menambahkan kekhawatiran pedagang saat ini lebih pada sepinya pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kata dia, transaksi perdagangan di pasar masih sepi dan jauh dari normal.

"Memang semenjak timah ini anjlok dan ada kabar kasus hukum, banyak yang stop menambang. Imbasnya ke penurunan daya beli masyarakat. Meski stok barang lancar dan harga bagus, tapi pembeli tetap sepi. Biasanya hari begini sudah ramai," ujar dia.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

1 hari lalu

Relawan Bakti BUMN Batch VI menyerahkan 500 paket bantuan peningkatan gizi tambahan dan vitamin pada perwakilan Posyandu Mawar di Desa Namang, Bangka Tengah pada, Kamis 15 Agustus 2024. DokTelkom
Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

Telkom menginisiasi kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VI di Desa Namang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua kegiatan berfokus pada pendidikan, lingkungan, UMKM, dan kesehatan.


Alice Guo Buronan Filipina: Negosiasi Polri hingga Tuduhan Pencucian Uang

2 hari lalu

Mantan Wali Kota Bamban, Tarlac Alice Guo telah ditangkap di Indonesia lebih dari sebulan setelah dugaan pelariannya dari Filipina. X.com
Alice Guo Buronan Filipina: Negosiasi Polri hingga Tuduhan Pencucian Uang

Buronan Filipina Alice Guo ditangkap di Tangerang, pada Selasa 3 September 2024. Ia dituduh memiliki hubungan dengan geng kriminal Cina


Intip Pembagian Tugas TNI-Polri Jelang Misa Agung Paus Fransiskus Hari Ini

3 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengecek kesiapan pelaksanaan misa bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Intip Pembagian Tugas TNI-Polri Jelang Misa Agung Paus Fransiskus Hari Ini

Kapolri dan Panglima TNI memastikan pengamanan ketat menjelang misa agung Paus Fransiskus di GBK hari ini.


Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata: Dilaporkan ke KPK, Ditanggapi Polisi

4 hari lalu

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menunjukkan surat bukti pengaduan setelah membuat laporan ke Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam dua proyek pengadaan Pepper Projectile Launcher (alat pelontar gas air mata) di Polri dari APBN tahun 2022 senilai Rp49,8 miliar dan program APBN SLOG Polri tahun 2023 senilai Rp49,9 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata: Dilaporkan ke KPK, Ditanggapi Polisi

Polri menjadi sorotan soal dugaan korupsi pengadaan gas air mata


Densus 88 hingga Sniper Jaga Paus Fransiskus Selama di Indonesia

4 hari lalu

Polisi berjaga jelang kedatangan Paus Fransiskus di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa 3 September 2024. Markas Besar TNI dan Polri mengerahkan 9.030 personel yang tergabung dalam pasukan gabungan untuk pengamanan kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus di Jakarta pada 36 September 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Densus 88 hingga Sniper Jaga Paus Fransiskus Selama di Indonesia

Pasukan Antiteror hingga Sniper disiapkan TNI-Polri untuk menjaga Paus Fransiskus selama di Indonesia.


Polri Klaim Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Sesuai Prosedur

4 hari lalu

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menunjukkan surat bukti pengaduan setelah membuat laporan ke Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam dua proyek pengadaan Pepper Projectile Launcher (alat pelontar gas air mata) di Polri dari APBN tahun 2022 senilai Rp49,8 miliar dan program APBN SLOG Polri tahun 2023 senilai Rp49,9 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Polri Klaim Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Sesuai Prosedur

Polri mengklaim pengadaan pelontar gas air mata dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.


Ini Respons KPK soal Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata di Lingkungan Polri

4 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1001 Tahun 2024 tentang larangan melakukan perjalanan keluar negeri terhadap 6 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial SC, PNS, THL, NG, VAK dan FT selama 6 bulan dalam kasus dugaaan korupsi di PT Telkom. TEMPO/Imam Sukamto
Ini Respons KPK soal Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata di Lingkungan Polri

KPK menyatakan akan memverifikasi terlebih dahulu laporan dugaan korupsi pengadaan gas air mata di lingkungan Polri.


Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

4 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. ANTARA/Yudi Manar
Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

Kecenderungan calon kepala daerah berkampanye dengan membagikan beras akan meningkatkan kebutuhan beras saat Pilkada.


Kata Jaksa Soal Potensi Eks Gubernur Babel Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

5 hari lalu

Empat orang saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 September 2024. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Kata Jaksa Soal Potensi Eks Gubernur Babel Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Jaksa penuntut umum menanggapi pertanyaan ihwal potensi eks Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi timah.


Dugaan Penggelembungan Harga Alat Pelontar Gas Air Mata Mencapai Rp 26 Miliar

5 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Dugaan Penggelembungan Harga Alat Pelontar Gas Air Mata Mencapai Rp 26 Miliar

Masyarakat membayar pajak tapi justru menerima dampak negatif atas pengadaan gas air mata tersebut.