Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Bangka - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Tim Satgas Pangan Mabes Polri Wilayah Bangka Belitung Komisaris Besar Achmad Yanuar Insan mengatakan kelangkaan beras SPHP disebabkan proses pengemasan di Badan Urusan Logistik (Bulog) Bangka Belitung.

"Beras SPHP didistribusikan ke Bangka Belitung melalui kemasan 50 kilogram. Sampai disini dikemas lagi ke kemasan 5 kilogram. Masalahnya pengemasan dilakukan manual bukan pakai mesin. Jadi membutuhkan waktu banyak," ujar Achmad Yanuari Insan kepada wartawan usai pengecekan di Pasar Kite Sungailiat Bangka, Rabu, 27 Maret 2024.

Yanuari menuturkan pihaknya sudah meminta Bulog untuk segera mendistribusikan beras SPHP karena saat ini sedang ditunggu dan dibutuhkan masyarakat.

"Penjelasan mereka dalam satu dua hari ini akan segera didistribusikan. Jadi persoalan hanya pengemasan yang membutuhkan waktu. Kalau secara umum, untuk ketersediaan aman hingga dua bulan kedepan," ujar dia.

Untuk harga beras premium, kata Yanuari, saat ini stok cukup aman dan harga sudah mengalami penurunan di kisaran harga Rp 14 ribu hingga Rp ribu per kilogram. Hal tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari pemerintah.

"Secara nasional juga ada penurunan dimana pusat gencar turun ke wilayah dan pengaruh relaksasi HET. Sebelumnya pedagang khawatir kalau menjual diatas HET akan bermasalah dengan hukum sementara dijual dibawah HET mereka rugi. Relaksasi ini akan diperpanjang hingga 24 April 2024," ujar dia.

Sedangkan untuk ketersediaan 12 bahan pokok di Bangka Belitung, Yanuari mengatakan masih aman hingga saat ini. Untuk harga, kata dia, cenderung fluktuatif meski ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kenaikan terjadi untuk cabai, bawang merah dan daging sapi. Tapi masih dalam batas kewajaran. Untuk cabai dan bawang dipengaruhi distribusi karena Bangka Belitung bukan daerah sentra produksi sehingga pasokan didatangkan dari luar. Selain itu, ada juga proses pengapalan di Pelabuhan Pangkalbalam yang dipengaruhi pasang surut air laut," ujar dia.

Pedagang Pasar Kite Sungailiat, Syarifuddin mengatakan beras SPHP sudah hampir satu bulan tidak masuk lagi ke pedagang sehingga masyarakat terpaksa memilih beras premium meski dibandrol dengan harga lebih tinggi sedikit.

"Kalau stok beras tidak ada masalah. Hanya beras SPHP saja yang tidak ada lagi sejak satu bulan terakhir. Banyak pembeli yang menanyakan beras ini. Karena tidak ada, mereka membeli premium," ujar dia.

Syarifuddin menambahkan kekhawatiran pedagang saat ini lebih pada sepinya pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kata dia, transaksi perdagangan di pasar masih sepi dan jauh dari normal.

"Memang semenjak timah ini anjlok dan ada kabar kasus hukum, banyak yang stop menambang. Imbasnya ke penurunan daya beli masyarakat. Meski stok barang lancar dan harga bagus, tapi pembeli tetap sepi. Biasanya hari begini sudah ramai," ujar dia.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

4 jam lalu

Desain Bandara VVIP di IKN. Foto: Istimewa
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.


Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

6 jam lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.


KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.


Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

8 jam lalu

Dirdik Jampidsus Kuntadi memberikan keterangan soal korupsi PT Timah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Dalam keterangannya, Kejagung telah memblokir rekening 16 tersangka beserta aliran dana hasil korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

Usai Harvey Moeis, Kejagung kembali menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

2 hari lalu

Kuasa hukum Robert Priantono Bonosusatya, Haris Arthur Hedar, Jakarta, Kamis,, 7 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

3 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

3 hari lalu

Tangkapan layar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. ANTARA/Putu Indah Savitri
Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.