TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong kementerian dan lembaga untuk segera mengintegrasikan sembilan layanan utama pemerintah dalam satu portal yang dinamakan INA Digital.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajarannya yang membahas transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2024, .
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai program lembaga/kementerian hingga memudahkan akses bagi masyarakat.
Dalam rapat itu, kata Azwar, Presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang.
“Ke depan ini rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik,” kata Azwar ditemui usai rapat. "Kalau ini selesai insya Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD."
Azwar menjelaskan INA Digital menyokong Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital ini akan dikelola oleh Peruri.
"Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech (government technology), karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahan berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech," kata Azwar.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Pemerintah meyakini integrasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Menpan RB mengharapkan, dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat memperbaiki indeks pemerintahan elektronik di kancah internasional. Saat ini, kata Azwar, government development index Indonesia di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77.
“Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan, akan melompat lagi indeks kita,” ucap Azwar.
Pilihan Editor: Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia
