TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. Angka ini mencapai 60,3 persen dari pagu anggaran Pemilu pada APBN 2024 sebesar Rp 38,3 triliun.
"Melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (badan Pengawas Pemilu), anggaran yang sudah dibelanjakan sebesar Rp 21,2 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.
Anggaran tersebut digelontorkan oleh KPU dan Bawaslu antara lain untuk honorarium pengawas dan Badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT Pemilu, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.
Sebesar Rp 1,9 triliun lainnya dibelanjakan melalui 14 kementerian/lembaga terkait. Dana ini dugunakan untuk pengamanan pemulu oleh TNI dan Polri, pemenuhan alat material khusus pengaman Pemilu, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, layanan pengaduan, serta pemantauan persidangan perkara Pemilu.
Total alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 mencapai 71 triliun. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran Pemilu pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun. Sedangkan realisasi sementara 2023 sebesar Rp 29,9 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, per 15 Maret 2024 belanja negara meningkat karena didorong oleh penyelenggaraan pemilu dan bansos. Belanja pemerintah pusat pada periode ini mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran.
Realisasi belanja pemerintah pusat naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu anggaran.
Selain untuk Pemilu, Belanja pemerintah pusat antara lain digelontorkan melalui anggaran perlindungan sosial, petani, dan UMKM; pendidikan; serta infrastruktur. Tercatat realisasi Program Keluarga Harapan atau PKH mencapai 5,7 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp 11,3 triliun, dan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor sebesar Rp 74,15 miliar. Sedangkan belanja subsidi BBM sebesar 1,7 triliun dan subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 6,8 triliun.
Pilihan Editor: Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain
