TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyuwangi lebih rendah daripada angka nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Muhadjir saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat, 8 Maret 2024.
“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang dikutip TEMPO, Jumat, 8 Maret 2024.
Menko mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).
Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar. Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.
Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.
Selain penanganan kemiskinan, di Banyuwangi Menko Muhajir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi.
"Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan," terang Muhadjir.
Terkait bantuan pangan, menurut dia, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Menko berharap bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Penerima bantuan pangan di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari- Juni 2024.
Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang
