Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas menilai, konsep smart forest city yang dilekatkan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya seperti tiruan atau cosplay. Sebab pada faktanya, ancamannya justru lebih besar. 

"Jadi, klaim pemerintah bahwa 70 persen lahan IKN adalah kawasan hijau dalam konsep smart forest city itu seperti cosplay saja. Karena justru faktanya, ancamannya lebih meluas," katanya kepada Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut IKN adalah kota pintar berbasis hutan dan alam dengan proporsi 70 persen. Sementara itu, areal hijaunya mencapai 80 persen. 

IKN Nusantara juga dipersiapkan dengan transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. Mulai dari infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan hingga perumahan.

Menurut Rio, smart forest city yang disebut Jokowi itu layaknya hutan-hutan artifisial yang dibangun. "Justru hutan alam yang seharusnya menjadi penopang ekosistem regional itu akan musnah. Termasuk hutan alam yang memang ada di sekitar situ," ujarnya.

Smart forest city, menurut dia menghilangkan hutan alam yang kaya akan cadangan karbon serta biodiversitas. Namun, Greenpeace belum menganalisis berapa lama hutan tersebut akan kembali menghasilkan cadangan karbon sebesar semula. Masing-masing tipe hutan memiliki kandungan karbon yang berbeda. 

"Angkanya mesti dihitung spesifik dengan luasan hutan alam yang tersisa. Kami belum bikin analisis spesifik perbandingannya. Kalau hitungan kami, deforestasi hutan alam di kawasan IKN dari 2011 sampai 2020 ada 9.725 hektare. Itu di luar Hutan Tanaman Industri. Kalau di kawasan IKN hutan alam primer atau mangrove masih luas dan berpotensi terancam karena aktivitas pembangunan IKN," ujarnya. 

Permasalahannya, kata Rio, adalah hutan alam tersebut merupakan hutan hujan, bukan hutan monokultur. Seperti hutan tanaman eukaliptus di IKN yang disorot NASA lewat satelitnya beberapa waktu lalu. Hutan alam memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati, berbeda halnya dengan hutan monokultur. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi, hutan alam ini kemudian terancam punah. Nah, sementara konsep smart forest city yang seperti cosplay itu tidak akan berpengaruh signifikan sih sebenarnya dalam menghentikan atau menangani deforestasi yang meningkat di Indonesia," ucapnya. 

Ancaman deforestasi bukan hanya di kawasan inti IKN saja, namun juga di wilayah perluasan IKN, hingga Kalimantan Timur dan pulau Kalimantan itu sendiri. 

"Selain hilangnya hutan dan ancaman terhadap biodiversitas, dampaknya memang akan serius. Unsur-unsur lainnya yang mendukung sebenarnya adalah investasi yang besar akan semakin besar. Jadi, juga akan berdampak pada lingkungan," tutur Rio. 

Namun, satu aspek yang paling penting sebenarnya menurut Rio adalah dampaknya kepada masyarakat adat di sana. Sejak IKN dibangun, banyak sengketa yang akhirnya mengorbankan masyarakat adat. "Ada yang dikriminalisasi, ada yang lahannya diambil."

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Akhir Politik Jokowi di PDIP

2 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Waspada Banjir Jateng, 3 Sesar Aktif di Sekitar IKN, Redmi Pad SE

8 jam lalu

Foto udara kendaraan bermotor terjebak kemacetan karena banjir  menggenangi jalur utama pantura Semarang-Surabaya di Jalan Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 6 April 2024. ANTARA/Aji Styawan
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Waspada Banjir Jateng, 3 Sesar Aktif di Sekitar IKN, Redmi Pad SE

Topik tentang BMKG mengimbau warga Jawa Tengah waspada potensi banjir dan tanah longsor menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

8 jam lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

9 jam lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

9 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

10 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

21 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

21 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

22 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.