Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Dampingi Jokowi saat Resmikan 2 Ruas Tol, Menteri PUPR Basuki Beberkan Kegiatannya di Tunisia

image-gnews
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Agrikultur, Sumber Daya Hidraulik dan Perikanan Tunisia Abdelmonam. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Agrikultur, Sumber Daya Hidraulik dan Perikanan Tunisia Abdelmonam. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika meresmikan dua ruas tol di wilayah Sumatera Utara pada Rabu, 7 Februari 2024. Biasanya, Basuki setia berada di samping Jokowi dalam peresmian tol.

Jokowi justru didampingi oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Kemudian, ada pula Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Viada Hafid, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian serta pejabat daerah setempat.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengungkapkan alasan di balik absennya Basuki. Dia menuturkan, Basuki tengah menjalani dinas ke Tunisia mulai tanggal 5 sampai 7 Februari 2024.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia dari 5 sd 7 Februari 2024 ini," katanya kepada Tempo pada Kamis, 8 Februari 2024.

Endra menambahkan, perjalanan dinas Basuki ke Tunisia dalam rangka mempersiapkan forum dunia yang akan digelar di Bali pada Mei mendatang. "Sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada 18 hingga 25 Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia."

Sebelumnya, kata Endra, Menhub Budi Karya telah ditunjuk sebagai Menteri PUPR Ad Interim. Inilah alasan mengapa Budi Karya yang hadir dalam peresmian seksi tol Trans Sumatera tersebut. "Oleh karenanya, beliau (Basuki) diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ucap dia.

Lalu apa saja yang dilakukan Menteri Basuki di Tunisia?

Dalam keterangannya, Basuki menjelaskan pertemuannya dengan Menteri Agrikultur, Sumber Daya Hidraulik dan Perikanan Tunisia Abdelmonam. Mereka di antaranya membahas peluang kerja sama di bidang infrastruktur dengan Tunisia dan Mesir.

Salah satu yang dibahas adalah penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Di samping itu, pertemuan bilateral juga membahas mengenai peluang kerja sama antar kedua negara di bidang sumberdaya air.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kunjungan kerjanya ke Tunisia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki juga menyampaikan undangan resmi dari Presiden Jokowi kepada Presiden Tunisia Kais Saied untuk menghadiri World Water Forum ke-10.

"Kami berharap Presiden Tunisia akan mempertimbangkan undangan tersebut dan berkenan hadir dalam World Water Forum ke-10, termasuk mengikuti High-Level Meeting bersama para Kepala Negara lainnya,” katanya.

Basuki menjelaskan, Pemerintah Tunisia telah berperan secara aktif dalam forum regional Mediterania menuju World Water Forum ke-10. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia berharap the 5th Mediterranean Water Forum dapat memberi kontribusi bagi persiapan substansif World Water Forum ke-10.

Apalagi berdasar pengalaman Indonesia dan Tunisia dalam mengembangkan program sumber daya air, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR terbuka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Tunisia, terutama di bidang pengembangan infrastruktur.

Kedua negara, menurut dia, juga dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing. Misalnya, program Pemerintah Tunisia dalam meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas petani lokal di Tunisia.

Sementara itu, Menteri Agrikultur, Sumber Daya Hidraulik dan Perikanan Tunisia Abdelmonaam Belaati menyambut baik peluang kerja sama antara Indonesia dan Tunisia. Ia menyatakan pengalaman Pemerintah Indonesia dalam pembangunan bendungan dan pengembangan teknik modifikasi cuaca dapat menjadi contoh yang baik bagi Tunisia. “Terima kasih atas peluang kerja samanya. Kami berharap Indonesia dan Tunisia dapat menandatangani MOU tersebut di Bali,” ujar Abdelmonaam.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor: Bansos Pangan Disetop Sementara, Pengamat: Kepentingan Politisnya Malah Makin Kental

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

6 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

7 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

7 jam lalu

PT Saratoga Investama Sedaya atau Saratoga menggelar konferensi pers paparan publik tahunan yang digelar di Hotel Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

9 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

9 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

12 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

13 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

14 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

15 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.