TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia mengklaim bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan melalui Pos Indonesia, sudah tepat sasaran. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bantuan itu diterima sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai by name by address. Pernyataan itu muncul di tengah isu politisasi bansos yang dilakukan oleh pemerintah.
"Dipastikan tepat sasaran, tapi tergantung datanya, ya," kata Faizal usai acara POSIND Day di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut Faizal, data penerima bantuan sosial bukan dari Pos Indonesia, tapi dari pemerintah. Kalau bantuannya dari Kementerian Sosial, datanya dari Kementerian Sosial. Faizal menyebut, Pos Indonesia hanya bertanggung jawab menyalurkan berbagai bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan beras, bantuan alat masak listrik, bantuan gizi untuk ibu hamil, dan bantuan intervensi kerawanan bencana.
"Puncaknya kami salurkan ke 20 juta keluarga. Itu sangat banyak sekali, tantangannya by name by address," kata dia.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan tiga cara. Jika keluarga penerima tinggal dalam radius 1 km dari kantor pos, maka dapat langsung mengambil di kantor pos terdekat. Jika lebih dari 1 km, Pos Indonesia akan menyalurkan melalui komunitas seperti RT, RW, kelurahan, dan sekolah.
"Untuk orang tua, sakit, atau ibu hamil yang tidak bisa datang kita salurkan ke rumah door to door," katanya.
Faizal mengklaim, Pos Indonesia telah terbiasa menyalurkan bantuan door to door. Ia juga memastikan akuntabilitas dari penyaluran bantuan sosial.
"Penerimanya direkam, foto orangnya, foto KTP nya, dan foto bantuannya. Kalau uang, ya dengan uangnya, kalau beras dengan berasnya," ucap Faizal.
Selain itu, untuk memastikan akuntabilitas, Pos Indonesia juga menyediakan dashboard yang dapat dipantau secara real time oleh pemberi bantuan seperti Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Bapanas, Bulog, dan pemberi lainnya.
"Bisa dipantau real time bantuan itu tiap detik tahu, sudah berapa dan dimana," ucapnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. JK mengatakan bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan, bukan dibagi di jalan, di pasar.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar. Jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar, dan tempat umum," kata Jusuf Kalla, dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2024.
Menurut dia, aturan yang benar pemberian sesuai nama, alamat terdata, dan pembagian bansos seharusnya dilakukan kepala desa, camat.
"Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” ujar dia.
Sebelumnya sejumlah pihak juga mengkritik penyaluran bansos jelang Pemilu 2024. Penyaluran tersebut dituding sebagai politisasi bansos untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
YOHANES MAHARSO | IKHSAN RELIUBUN
Pilihan Editor: EKSKLUSIF: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Bansos dan IKN Jalan Terus
