TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di tengah isu pengunduran diri dari kabinet dan tekanan anggaran pengadaan bantuan sosial tahun 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan kabar pertemuan SMI dengan Megawati.
Menurut Hasto, pertemuan itu rutin dilakukan mengingat kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Ketua Pengarah Ex-officio. Selain itu, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas kondisi bangsa dan negara.
“Tentu saja, juga membicarakan situasi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu adalah hal penting,” katanya usai acara Hajatan Rakyat, Konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2024.
Hasto menolak menjelaskan secara rinci isi pembicaraan di antara Megawati dan Sri Mulyani. Namun, dia memastikan bahwa keduanya sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat Indonesia.
“Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos (bantuan sosial) demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” ucapnya.
Mengenai bansos, menurutnya, hal itu merupakan komitmen pemerintah untuk membantu rakyat miskin. Namun, dia memberikan catatan jika bansos dipolitisasi untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka hal itu menjadi pelanggaran serius.
“Ketika bansos dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada yang juga masuk ke kantor-kantor partai (pengusung) paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran yang serius. Karena bansos, anggaran rakyat, dari pajak, harus kembali kepada rakyat secara tepat,” ucap Hasto.
Sri Mulyani dikabarkan menolak pengalokasian anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan karena akan membebani keuangan negara. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, seorang sumber Tempo mengungkapkan Sri Mulyani merasa ditekan oleh Jokowi untuk mengalokasikan anggaran negara buat bansos. Kolega Sri Mulyani itu menuturkan, pembahasan soal penyaluran bansos dikebut setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dia pun akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Narasumber yang sama mengatakan, pada bulan itu, Jokowi meminta Sri Mulyani menyiapkan bansos El Nino sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KPM. Tetapi, Sri Mulyani menolak hal tersebut karena akan membebani keuangan negara. Akhirnya, disepakatilah bahwa besaran bantuan tersebut adalah Rp 200 ribu per bulan.
Terbaru, Sri Mulyani kemudian melakukan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp 50,14 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.
Penerapan automatic adjustment membuat setiap Kementerian/Lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sehingga K/L harus memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui nilai Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir itu untuk mendanai program bansos. Pemblokiran jadi salah satu sumber pendanaan untuk BLT Pangan dan subsidi pupuk.
Airlangga, menjelaskan bahwa ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satunya dengan automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis.
"Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Februari 2024.
Selengkapnya baca Laporan Majalah Tempo: Bansos Jokowi Pemilu 2024
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Sindiran Bahlil ke Ahok yang Kritik Bansos Jokowi Menjelang Pemilu
